Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi lll DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, menghadiri kegiatan Bali Villa Connect (BVC) 2026 yang digelar di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar, Rabu (27/5/2026).
Dalam forum yang mempertemukan pelaku industri villa, pariwisata, dan hospitality tersebut, Nyoman Parta menyoroti pentingnya penataan regulasi sektor akomodasi pariwisata demi mewujudkan pariwisata Bali yang lebih tertib, berkualitas, dan berkelanjutan.
“Saya senang mereka berkumpul daripada tercerai-berai. Harapan saya dari pertemuan ini akan terbangun ekosistem dan kesepakatan untuk tertib bersama,” kata Parta, dikutip Jumat (29/5/2026).
BVC 2026 diikuti lebih dari 900 peserta dengan menghadirkan 40 exhibitor dari berbagai sektor terkait industri villa dan hospitality. Kegiatan tersebut juga menghadirkan 30 narasumber nasional maupun internasional dari Australia, Dubai, hingga Bangkok, serta melibatkan pelaku UMKM lokal sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat Bali melalui sektor pariwisata.
Dalam kesempatan itu, Nyoman Parta menyoroti tantangan yang kini dihadapi sektor akomodasi di Bali, terutama maraknya perubahan fungsi rumah tinggal, rumah kost, hingga kawasan perumahan menjadi akomodasi harian seperti hotel atau villa tanpa pengawasan yang memadai.
“Sekarang banyak rumah tinggal, rumah kost, bahkan perumahan yang berubah fungsi menjadi akomodasi harian seperti hotel atau villa. Tetapi tidak bayar pajak, tidak ada standar pelayanan yang pasti. Pemerintah akhirnya hanya menerima dampaknya saja seperti persoalan sampah dan kepadatan,” ucapnya.
Menurutnya, penataan regulasi serta pengawasan terhadap sektor akomodasi pariwisata harus diperkuat agar pertumbuhan industri tetap berjalan sehat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun daerah.
Sementara itu, Ketua Bali Villa Rental and Management Association, Kadek Adnyana, mengatakan agenda hari kedua BVC 2026 diisi berbagai talkshow dan seminar yang membahas isu strategis industri villa dan hospitality, khususnya persoalan regulasi dan perizinan.
“Tema utama yang kami angkat hari ini adalah regulasi perizinan antara pusat dan daerah yang harus terintegrasi dengan baik. Bagaimana kiat-kiat mengintegrasikan perizinan mulai dari OSS sampai dengan perizinan di tingkat lingkungan, karena ini menjadi kesulitan utama para pelaku usaha maupun operator villa,” ujarnya.
Menurut Kadek, persoalan perizinan menjadi salah satu isu utama yang paling banyak dikeluhkan pelaku usaha villa sehingga perlu dibahas secara mendalam melalui berbagai sesi diskusi dalam forum tersebut.
Selain regulasi, BVC 2026 juga menghadirkan pembahasan mengenai perkembangan teknologi terkini untuk mendukung operasional industri villa dan hospitality. Berbagai penyedia teknologi dari luar negeri maupun produk lokal turut dihadirkan untuk berbagi inovasi dan solusi digital.
“Kami mendatangkan beberapa teknologi terbaru yang memang dibutuhkan untuk memudahkan pekerjaan para operator villa. Insight yang dibagikan para expert sangat luar biasa,” jelasnya.
Kadek Adnyana menambahkan, kehadiran sejumlah tokoh nasional, termasuk Nyoman Parta, memberikan perspektif penting terkait persoalan regulasi dan solusi yang dapat ditempuh bersama demi memperbaiki tata kelola sektor pariwisata Bali.
Ia menegaskan bahwa tujuan utama BVC 2026 bukan sekadar memperkuat bisnis villa, tetapi membangun ekosistem pariwisata Bali yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.
“Yang ingin kami hasilkan adalah ekosistem bersama dalam satu tujuan, bagaimana menciptakan kualitas pariwisata Bali yang baik. Prinsipnya bukan Bali untuk pariwisata, tetapi pariwisata untuk Bali,” tegasnya.
Menurut Kadek, Bali saat ini menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari alih fungsi lahan, berkurangnya kawasan hijau, hingga persoalan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang perlu menjadi perhatian bersama.
“Kita tidak ingin pariwisata justru merusak alam Bali. Ancaman pelanggaran alih fungsi lahan, berkurangnya jalur hijau, hingga persoalan keamanan harus menjadi perhatian bersama agar Bali tetap nyaman bagi masyarakat lokal maupun wisatawan,” ungkapnya.
Ia berharap BVC 2026 dapat menjadi ruang kolaborasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama menciptakan pariwisata Bali yang lebih berkualitas, tertib, dan berkelanjutan.
