Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI I Wayan Sudirta menegaskan setiap tindakan maupun sikap Anggota DPR RI selalu menjadi perhatian publik. Karena itu, MKD memiliki tanggung jawab untuk menjaga marwah lembaga dengan memastikan setiap persoalan yang berdampak terhadap kepercayaan masyarakat ditangani sesuai ketentuan kode etik.
"Kami harus bijak menghadapi setiap persoalan karena kami adalah wakil rakyat. Ketika masyarakat merasa kecewa atau marah terhadap suatu peristiwa, tentu hal itu menjadi perhatian MKD. Kalau kami tidak merespons, itu juga tidak bisa," kata Wayan saat Kunjungan Kerja MKD DPR RI ke Polres Gresik, Jawa Timur, dikutip Sabtu (25/7/2026).
Wayan menjelaskan, dalam praktiknya terdapat sejumlah peristiwa yang secara aturan belum tentu masuk kategori pelanggaran berat. Namun, apabila suatu tindakan memicu kegelisahan di tengah masyarakat dan berdampak terhadap citra DPR RI, MKD tetap berkewajiban melakukan penelaahan serta mengambil langkah sesuai ketentuan kode etik.
Menurutnya, tugas MKD tidak hanya berfokus pada penegakan aturan secara formal, tetapi juga menjaga kehormatan lembaga melalui penguatan etika publik. Hal tersebut penting agar kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI tetap terpelihara.
"Pernah ada anggota yang menunjukkan rasa senangnya setelah mendengar pidato Presiden. Namun, setelah peristiwa itu berlalu, muncul anggapan di masyarakat bahwa mereka bergembira karena mendapat kenaikan tunjangan. Padahal faktanya bukan demikian," jelas Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Meski peristiwa tersebut tidak menunjukkan adanya pelanggaran secara substansial, Wayan mengatakan MKD tetap memberikan perhatian karena persepsi yang berkembang di masyarakat telah menimbulkan keresahan.
"Apa yang terjadi? Sebenarnya tidak ada yang salah dengan tindakan itu. Tetapi karena masyarakat menjadi gelisah dan marah, MKD tetap memberikan sanksi kepada anggota yang bersangkutan. Sebab, tugas kami adalah menjaga kehormatan DPR RI dan kepercayaan masyarakat," tegasnya.
Ia menambahkan, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa etika publik memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sekadar kepatuhan terhadap aturan. Oleh sebab itu, setiap Anggota DPR RI dituntut tidak hanya menaati ketentuan yang berlaku, tetapi juga menjaga sikap dan perilaku agar tidak memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Melalui sosialisasi bersama jajaran Polres Gresik, MKD berharap semakin terbangun pemahaman mengenai pentingnya menjaga etika, integritas, dan kepercayaan publik sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan tugas konstitusional Anggota DPR RI.
