Jakarta, Gesuri.id - Anggota Tim Perumus Substansi PPHN/Badan Pengkajian MPR RI Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Dr I Wayan Sudirta, SH MH mengatakan PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) MPR RI akan menjadi arah bangsa menuju Indonesia berkarakter dan berdaulat.
Diketahui, setelah melalui rapat intensif dan diskusi lintas perspektif, pada 21 Juli 2025 lalu, Tim Perumus Substansi PPHN MPR RI secara resmi berhasil merampungkan pembahasan atas 382 Daftar Inventarisasi Masalah substansi PPHN.
Menurut Sudirta, PPHN bukan sekadar dokumen perencanaan pembangunan biasa. Melainkan platform ideologis dan konstitusional untuk memastikan arah pembangunan Indonesia.
“Pembangunan yang senantiasa berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, demokrasi permusyawaratan, kedaulatan rakyat, serta penghormatan terhadap keberagaman dan keutuhan bangsa,” ujar Sudirta dalam keterangan tertulis diterima, Selasa (29/7).
Kata dia, pada rapat pembahasan, selain Ketua Badan Pengkajian (BP) MPR RI, Dr. Andreas Hugo Pareira, hadir dalam rapat perumusan PPHN yakni Wakil Ketua BP MPR RI, Dr. Benny K. Harman, S.H, serta dua anggota yakni, Dr. H. Hasanuddin, S.E., M.M. Sudirta sendiri juga hadir langsung dalam pembahasan.
Sudirta mengatakan memberikan kontribusi substansial dan watak filosofis Pancasila terhadap arah pembangunan jangka panjang Indonesia yang tertuang dalam rancangan PPHN, sebagaimana cita-cita luhur yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945 dan semangat Bung Karno dalam membangun “nation with a soul”, PPHN 2025 menjadi ikhtiar kolektif untuk menyatukan arah pembangunan bangsa.
“Melalui kontribusi seluruh stakeholders yang terlibat dan dukungan seluruh elemen bangsa, PPHN diharapkan benar-benar menjadi panduan konstitusional dalam mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur—bukan hanya dalam teks, tetapi dalam tindakan nyata,” imbuh Anggota Komisi III DPR RI bidang politik, hukum dan keamanan ini.
Dijelaskan Sudirta, ketika berbicara tentang Indonesia yang berkarakter dan berdaulat, semuanya merujuk pada sebuah sinergi antara dua dimensi filosofis. Karakter yang kuat pada setiap individu dan komunitas akan menjadi pilar utama bagi tegaknya kedaulatan bangsa. Individu yang berintegritas tidak akan mudah disuap atau diintervensi.
“Masyarakat yang bergotong royong dan solider akan mampu menghadapi tantangan eksternal dengan kekuatan kolektif. Kebudayaan yang kokoh akan menjadi benteng pertahanan terakhir dari infiltrasi ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila,” bebernya.
Menurut dia, PPHN, dalam rohnya, adalah manifestasi dari keinginan kolektif untuk memiliki visi jangka panjang yang terarah dan berkesinambungan. Ini adalah upaya untuk memastikan bahwa pembangunan karakter dan penguatan kedaulatan tidak terputus oleh siklus politik lima tahunan.
Tanpa panduan filosofis yang jelas seperti PPHN, pembangunan karakter dapat menjadi sektoral dan sporadis, sementara upaya penguatan kedaulatan bisa kehilangan arah strategisnya.
“PPHN, dalam reinkarnasinya di masa depan, dapat menjadi "pakta sosial" yang mengikat seluruh elemen bangsa pada tujuan fundamental: membangun manusia Indonesia yang berkarakter Pancasila dan negara yang berdaulat penuh di kancah global,” tegasnya.
