Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai tidak ada masalah bila Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta patungan dalam membangun mega proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall, yang terpenting banjir rob bisa tertangani dengan baik.
"Warga ini membutuhkan penanganan serius terkait dengan banjir rob," kata Ida di Jakarta, Jumat (13/6).
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
Menurut Ida, ide Presiden Prabowo Subianto yang meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa harus disambut dengan baik karena tanggul itu nantinya akan melindungi warga pesisir Jakarta dari banjir rob yang selama ini terus mengancam.
Untuk mekanisme patungan sendiri, lanjut dia, bisa dilakukan dengan pembagian persentase. APBD Jakarta mampu berapa persen dan APBN berapa persen.
"Kalau memungkinkan ya tidak ada masalah menurut saya. Namanya ini membangun untuk DKI. Berapa persen pakai ABPD, berapa persen ABPN, menurut saya tidak ada masalah. Kan kita kerja sama dengan baik," ujarnya.
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto sempat mencari kehadiran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam penutupan konferensi infrastruktur ICI 2025, guna meminta Pemprov DKI agar mau patungan melalui APBD dalam pembangunan mega proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall).
Presiden menjelaskan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang membentang sepanjang 500 kilometer di pantai utara Jawa, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, membutuhkan biaya pembangunan sebesar 80 miliar dolar AS, termasuk di Teluk Jakarta secara khusus sebesar 8 miliar dolar AS sampai 10 miliar dolar AS.
