Ikuti Kami

Imam Turidi Desak Pemkot Depok Tertibkan Bangunan Tanpa SLF: Jangan Tunggu Korban Berjatuhan!

Imam Turidi, menyoroti pelaksanaan perda tersebut yang dinilainya perlu mendapat perhatian serius.

Imam Turidi Desak Pemkot Depok Tertibkan Bangunan Tanpa SLF: Jangan Tunggu Korban Berjatuhan!
Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Imam Turidii.

Depok, Gesuri.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok diminta tidak sekadar memiliki regulasi, tetapi juga memastikan aturan tersebut diterapkan secara nyata. Salah satunya terkait pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung, khususnya kewajiban kepemilikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Imam Turidi, menyoroti pelaksanaan perda tersebut yang dinilainya perlu mendapat perhatian serius. Ia meminta pemerintah daerah segera melakukan pengawasan dan penertiban terhadap bangunan gedung yang belum memenuhi persyaratan kelayakan fungsi.

Menurut Imam, Pasal 44 Perda Nomor 6 Tahun 2023 secara tegas mengatur bahwa pemanfaatan bangunan gedung harus dilakukan setelah memperoleh SLF. Sementara itu, Pasal 83 mengatur kewajiban pengawasan oleh perangkat daerah terkait.

Baca: Ini Resep Ganjar Pranowo Yang Selalu Fit dan Bugar

Selain itu, Pasal 313 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 juga mewajibkan pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung, termasuk apabila terdapat laporan masyarakat atau indikasi bangunan yang berpotensi membahayakan lingkungan.

"Pemerintah daerah juga dapat mengenakan sanksi administratif jika ditemukan ketidaksesuaian. Sejauh ini, perda tersebut hanya dijadikan kertas," tegas Imam Turidi, yang akrab disapa Bang IT, kepada Radar Depok.

Ia menegaskan, apabila terdapat bangunan yang diwajibkan memiliki SLF tetapi belum memenuhi persyaratan, pemerintah harus segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jangan sampai kelalaian pengawasan dibayar dengan hilangnya nyawa manusia," tandas politikus PDI Perjuangan tersebut.

Imam menjelaskan, Pemkot Depok melalui dinas dan perangkat daerah yang berwenang memiliki tanggung jawab memastikan setiap bangunan gedung memenuhi persyaratan teknis serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, bangunan yang diwajibkan memiliki SLF tidak boleh dimanfaatkan begitu saja sebelum memenuhi persyaratan kelayakan fungsi.

Atas dasar itu, Komisi A DPRD Kota Depok mendesak pemerintah daerah segera melakukan sejumlah langkah konkret.

Pertama, mendata dan memeriksa seluruh bangunan gedung yang belum memiliki SLF. Kedua, melakukan audit kelayakan fungsi bangunan, termasuk aspek keselamatan konstruksi, sistem proteksi kebakaran, serta keselamatan pengguna bangunan.

Ketiga, menindak tegas setiap pelanggaran sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Keempat, memberikan sanksi administratif kepada pemilik atau pengelola bangunan yang terbukti melanggar aturan.

Selain itu, Imam meminta Pemkot Depok membuka informasi mengenai hasil pengawasan dan penertiban bangunan gedung kepada masyarakat agar pelaksanaan aturan dapat diketahui dan diawasi secara publik.

Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur

"Kemudian membuka informasi hasil pengawasan dan penertiban kepada masyarakat," bebernya.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak menunggu terjadinya kecelakaan atau jatuhnya korban jiwa sebelum mengambil tindakan. Wali Kota Depok beserta seluruh jajaran perangkat daerah terkait diminta menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten.

Menurut Imam, perizinan dan kelayakan fungsi bangunan bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat.

"Jangan ada pembiaran, jangan ada kompromi terhadap keselamatan masyarakat. Keselamatan warga Depok adalah tanggung jawab bersama, dan pemerintah wajib menjalankan tanggung jawabnya," pungkasnya.

Quote