Jakarta, Gesuri.id - Anggota Timwas DPR RI, Ina Ammania, menegaskan bahwa pengawasan difokuskan pada layanan pemondokan, konsumsi, transportasi, serta sistem aplikasi Nusuk.
“Kami ingin memastikan apakah layanan yang diterima jemaah sesuai kontrak dan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan syarikah,” ujar politisi PDI Perjuangan itu di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (30/5).
Baca: Ganjar Pranowo Belum Pastikan Maju Pada Pilpres 2029
Ina juga menyoroti kendala pada aplikasi Nusuk, yang berdampak pada layanan ke Raudhah dan pengaturan mobilitas jemaah saat puncak haji.
“Saya tekankan agar penerbitan Nusuk dipermudah. Seharusnya, ketua kloter sudah menyiapkan Nusuk bagi seluruh jemaah sebelum tiba di Makkah,” tegasnya.
Selain Nusuk, operasional Bus Shalawat juga menjadi perhatian. Bus ini sangat penting untuk mengantar jemaah menuju dan dari Masjidil Haram.
Baca: Ganjar Ungkap Hal Ini Akan Usulan Solo Jadi Kota Istimewa
“Kami ingin melihat sampai jam berapa operasional Bus Shalawat berakhir. Karena jemaah Indonesia sangat bergantung pada layanan ini,” kata Ina.
Timwas DPR RI juga meminta Kementerian Agama dan muassasah agar segera menyelesaikan berbagai kendala teknis layanan, agar tidak mengganggu kekhusyukan ibadah dan keselamatan jemaah, apalagi menjelang puncak ibadah haji di Arafah.
"Angka kematian ini menjadi alarm serius. Kondisi kesehatan jemaah harus menjadi prioritas utama,” pungkas Ina.
