Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, mengatakan rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminjam Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) merupakan langkah untuk menjaga pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Pinjaman ini peruntukannya digunakan untuk pembangunan. Tahun 2026 kita dalam posisi defisit karena ada pengurangan transfer daerah dari pemerintah pusat, sementara program pembangunan harus tetap berjalan,” ujar Ineu.
Hal itu disampaikan Ineu saat kegiatan pengawasan pemerintahan bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Majalengka di salah satu rumah makan, Sabtu (15/8/2026).
Menurut Ineu, kondisi keuangan Pemprov Jabar saat ini terpengaruh oleh berkurangnya transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan tetap harus dilaksanakan.
Ia menyebut rencana pinjaman tersebut telah masuk dalam pembahasan APBD Perubahan 2026. Dana pinjaman diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang dinilai mendesak dan menjadi prioritas pemerintah provinsi.
Ineu mengatakan sektor infrastruktur menjadi salah satu fokus utama penggunaan dana tersebut. Infrastruktur yang dimaksud tidak hanya pembangunan dan perbaikan jalan, tetapi juga irigasi, penerangan jalan umum (PJU), hingga sarana pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan menjadi kebutuhan yang paling banyak bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat. Karena itu, keterbatasan anggaran jangan sampai membuat pembangunan infrastruktur prioritas kembali tertunda.
Selain pembangunan, Ineu menilai keberlanjutan proyek pemerintah juga berkaitan dengan pergerakan ekonomi masyarakat. Aktivitas pembangunan dinilai dapat menjaga kegiatan ekonomi tetap bergerak di tengah kondisi fiskal yang belum sepenuhnya pulih.
“Walaupun sedikit, walaupun tidak memenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat, paling tidak ada pergerakan ekonomi yang terjadi. Kehidupan masyarakat di masa-masa sulit ini masih ada pergerakan ekonomi yang bisa dirasakan di bawah,” katanya.
Meski demikian, rencana pinjaman tersebut tetap menjadi perhatian DPRD karena akan menambah kewajiban daerah. Ineu mengatakan pemerintah provinsi menargetkan pinjaman dapat dilunasi dalam masa jabatan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Ia berharap kondisi ekonomi dan transfer dari pemerintah pusat kembali membaik sehingga pembayaran cicilan dapat dilakukan tanpa mengganggu program pembangunan lainnya.
“Diharapkan tahun depan kalau ekonominya mulai membaik, DAU dan DAK dari pemerintah pusat lancar lagi, sebagian bisa untuk membayar cicilan dan bisa dibayar selama periode beliau,” tuturnya.
Ineu menambahkan, dukungan pembangunan juga diarahkan hingga tingkat desa melalui bantuan keuangan yang diselaraskan dengan program prioritas Pemprov Jabar.
Menurutnya, pembangunan tidak bisa hanya berfokus pada jalan yang menjadi kewenangan provinsi, tetapi harus terkoneksi dengan infrastruktur kabupaten, kecamatan hingga desa.
Dengan skema tersebut, ia berharap pembangunan yang dilakukan Pemprov Jabar tetap memberikan dampak terhadap masyarakat sekaligus menjaga roda perekonomian daerah tetap bergerak.
