Ikuti Kami

Ineu Tegaskan DPRD Jabar Komitmen Cegah Perkawinan Anak & Tekan Angka Stunting

Bentuk komitmen yang dilakukan seperti dukungan alokasi anggaran, pembentukan regulasi, maupun pengawasan pelaksanaan program terkait.

Ineu Tegaskan DPRD Jabar Komitmen Cegah Perkawinan Anak & Tekan Angka Stunting
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari.

Bandung, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari, sampaikan komitmen dewan dalam upaya mendukung berbagai program pencegahan perkawinan anak dan penurunan angka stunting.

Menurut Ineu, bentuk komitmen yang dilakukan seperti dukungan alokasi anggaran, pembentukan regulasi, maupun pengawasan pelaksanaan program terkait.

Baca: Timbul Lepas Etno Carnaval Maron Raya Bangkit

“Tupoksi kami di DPRD Jabar sangat terbuka dengan program pencegahan perkawinan anak dan percepatan penurunan stunting. Masalah ini merupakan masalah yang dihadapi masyarakat. Kita wajib memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Ineu.

Ineu menekankan, pendekatan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan percepatan penurunan stunting disampaikan dalam diskusi yang digelar Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jabar di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa 22 Agustus 2023.

Ineu memberikan contoh, salah satu bentuk dukungan DPRD Jabar adalah pembentukan peraturan daerah (perda) sejak 2010 terkait upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Ineu menilai, Perda tersebut bertujuan untuk menciptakan ketahanan keluarga, dengan harapan masalah perkawinan anak dan stunting dapat diminimalkan.

Baca: Charles Tegaskan Penanganan Stunting Harus Jadi Prioritas

“Ini merupakan salah satu wujud dukungan Pemerintah Provinsi Jabar dan DPRD Jabar,” kata Ineu Legislator PDI Perjuangan.

Ineu menyebutkan, Stunting atau masalah gizi kronis menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat dan daerah.

“Di Provinsi Jabar, prevalensi stunting terus ditekan dengan berbagai pendekatan. Data yang kami peroleh, dari awalnya 31,5 persen menjadi 20,2 persen pada 2022. Prevalensi tersebut di bawah angka nasional, yang sekitar 21,6 persen. Harapannya, angka ini bisa terus ditekan sesuai target Nasional,” kata Ineu.

Quote