Denpasar, Gesuri.id – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI) dari Fraksi PDI Perjuangan, Irene Yosiana Roba Putri, menegaskan bahwa Pulau Bali perlu mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah pusat, mengingat kontribusinya yang besar terhadap devisa nasional dan peran strategisnya dalam diplomasi budaya Indonesia di mata dunia.
Hal itu disampaikan Irene saat kunjungan kerja BKSAP DPR RI ke Provinsi Bali, yang dipimpin oleh Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera dan diterima langsung oleh Gubernur Bali I Wayan Koster di Gedung Sabha Jayasabha, Denpasar, Kamis (23/10/2025).
Menurut Irene, potensi besar Bali tidak boleh hanya dilihat dari sisi pariwisata semata, tetapi juga harus diimbangi dengan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat lokal.
“Faktanya, sekitar tujuh persen dari total devisa nasional berasal dari Bali. Namun, investasi asing justru sering menyulitkan masyarakat lokal. Kami ingin arah pariwisata Bali ke depan benar-benar sustainable dan berpihak pada rakyat,” tegas Anggota Komisi V DPR RI itu.
Irene menilai, pemerintah pusat perlu menempatkan Bali sebagai kawasan prioritas nasional yang mendapatkan perlindungan kebijakan khusus, terutama dalam tata kelola investasi dan pengembangan infrastruktur yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya serta keseimbangan lingkungan.
Kunjungan BKSAP DPR RI ke Bali ini juga diharapkan dapat memperkuat diplomasi budaya dan ekonomi global Indonesia, sekaligus membuka ruang sinergi antara pusat dan daerah untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Pulau Dewata — bukan hanya sebagai destinasi wisata dunia, tetapi juga sebagai simbol harmoni antara alam, manusia, dan budaya.
Bali bukan sekadar ikon pariwisata, melainkan cerminan jati diri bangsa yang menjunjung tinggi keseimbangan hidup. Maka, kebijakan pembangunan harus melindungi rakyatnya dan menjaga roh budayanya.
