Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mendorong penguatan keamanan maritim global untuk menghadapi berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu perdamaian, perdagangan dunia, hingga stabilitas ekonomi.
Ia menekankan pentingnya perlindungan jalur pelayaran dan infrastruktur maritim melalui penguatan hukum, pengawasan parlemen, serta kerja sama regional dan internasional.
“Keamanan maritim sangat penting tidak hanya bagi perdamaian, tetapi juga bagi perdagangan global, energi, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi,” kata Irine, dikutip Senin (12/10/2026).
Ia menilai keamanan maritim memiliki arti strategis, terutama bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menyoroti berbagai konflik di laut yang menunjukkan ancaman maritim dapat menimbulkan dampak jauh melampaui wilayah konflik. Gangguan terhadap jalur pelayaran, titik sempit strategis (chokepoints), pelabuhan, kabel bawah laut, jaringan pipa, hingga sistem navigasi berpotensi mengganggu rantai pasok global dan berdampak pada jutaan orang.
Karena itu, Irine mendorong agar resolusi IPU mendatang turut memperkuat kerangka hukum dan kelembagaan nasional dalam melindungi pelayaran internasional serta infrastruktur maritim kritis. Upaya tersebut, menurutnya, harus dilakukan sesuai dengan hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Selain penguatan regulasi, Irine menekankan pentingnya pengawasan parlemen untuk memastikan pemerintah memiliki kesiapan dalam menghadapi ancaman tradisional maupun ancaman baru. Ancaman tersebut mencakup serangan siber, gangguan sinyal GPS, hingga serangan terhadap infrastruktur bawah laut.
“Pengawasan parlemen perlu diperkuat untuk memastikan pemerintah siap menghadapi berbagai ancaman, termasuk ancaman baru yang menyasar infrastruktur maritim kritis,” tegas Irine.
Ia juga mendorong peningkatan kerja sama regional dan internasional melalui pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, serta respons yang terkoordinasi dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan maritim dan perekonomian global.
Menurut Irine, penguatan keamanan maritim semakin penting seiring dengan upaya Indonesia memperkuat tata kelola maritim dan melindungi infrastruktur kritis. Diplomasi parlemen pun diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat kolaborasi antarnegara sekaligus mencegah eskalasi ketegangan di wilayah laut.
“Diplomasi parlemen harus membantu membangun kerja sama dan mencegah ketegangan maritim berkembang menjadi konflik yang lebih luas,” pungkas Irine.
