Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, menyampaikan respons keras terhadap pernyataan salah satu anggota parlemen Inggris yang menyinggung isu hak asasi manusia (HAM) di Papua.
Pernyataan itu dilontarkan dalam forum "Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue: Strengthening Trust and Embracing Hope for Our Common Future" yang digelar oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) di Roma, Italia, Jumat (20/6/2025) waktu setempat.
“Apa yang beliau sampaikan terkait situasi hak asasi manusia di Papua merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Saya sangat menyesalkan bahwa forum yang seharusnya digunakan untuk mencari solusi damai justru dijadikan platform propaganda yang melemahkan kedaulatan negara kami," tegas Irine di forum IPU.
Forum IPU yang diikuti oleh parlemen dunia ini mestinya menjadi ruang strategis untuk memperkuat komitmen terhadap perdamaian, inklusivitas, dan keadilan sosial. Namun, Irine menilai pernyataan anggota parlemen Inggris justru menyimpang dari semangat tersebut.
"Ini bukan tempat yang tepat untuk membahas isu Papua. Saya dengan tegas menolak pernyataan Anda," imbuh Legislator dari Dapil Maluku Utara itu.
Irine menegaskan bahwa Indonesia memiliki ideologi Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang membangun persatuan dan kepercayaan antarumat beragama melalui pendekatan inklusif dan partisipatif.
"Di Indonesia, keterlibatan seperti ini dilakukan melalui forum lintas agama, kegiatan bersama masyarakat, serta pembuatan kebijakan yang inklusif yang mencerminkan nilai-nilai nasional kami, yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika," tutur Irine.
Ia menekankan bahwa tantangan dalam keberagaman bangsa Indonesia diselesaikan lewat dialog dan kebijakan yang berkeadilan. Proses itu, menurutnya, membutuhkan waktu dan konsistensi.
"Dialog ini memperkuat kepercayaan, melindungi hak-hak minoritas, dan mendorong harmoni di tengah keberagaman bangsa kami,” ucap anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR tersebut.
“Kepercayaan tidak dibangun dalam semalam. Ia membutuhkan konsistensi dalam keterlibatan, kebijakan yang inklusif, serta komitmen terhadap keadilan," tambahnya.
Lebih jauh, Irine menyoroti peran parlemen Indonesia dalam menjamin perlindungan terhadap kelompok minoritas agama serta merawat keberagaman.
"Di Indonesia, di mana agama hidup berdampingan dengan kepercayaan lokal, parlemen kami memainkan peran penting dalam memastikan bahwa keberagaman agama dilindungi dan dirayakan," sebutnya.
Ia menegaskan bahwa Indonesia sudah memiliki sejumlah kebijakan dan peraturan yang menjamin kebebasan beragama dan melindungi kelompok minoritas dari diskriminasi.
“Bahkan sebelum kami membentuk sektor legislatif, kami telah mengesahkan UU yang menjamin kebebasan beragama dan melindungi komunitas minoritas dari diskriminasi," jelas Irine.
Dalam paparannya, Irine juga menyoroti pentingnya penguatan kerangka hukum dan kerja sama antaragama guna menjawab dinamika sosial yang terus berkembang.
"Kerangka hukum harus terus diperkuat untuk menjawab tantangan yang terus berkembang. Dalam kerja sama antaragama, para anggota parlemen secara aktif terlibat dengan pemimpin agama untuk membina dialog dan mencegah perpecahan sektarian,” paparnya.
“Organisasi berbasis agama merupakan mitra kunci dalam mempromosikan perdamaian dan kohesi sosial, pendidikan, serta kesadaran," pungkasnya.
