Denpasar, Gesuri.id – Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara memimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Kota Denpasar Tahun 2026 di Lapangan Puputan Badung I Gusti Ngurah Made Agung, Rabu (11/11/2026) pagi.
Apel melibatkan 500 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBD Kota Denpasar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, Basarnas, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Pramuka, Tagana, dan instansi terkait lainnya.
Turut hadir Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa dan Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, jajaran Forkopimda Kota Denpasar, serta pimpinan OPD Pemkot Denpasar.
Seluruh personel disiagakan untuk mengantisipasi berbagai potensi kebencanaan, terutama bencana berkaitan dengan perubahan unsur cuaca dan iklim seiring meningkatnya intensitas hujan menjelang akhir tahun.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas sektor agar penanganan bencana dapat dilaksanakan secara tepat dan terpadu.
Dalam arahannya, Wali Kota Jaya Negara mengatakan apel kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan hari ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum penting untuk memastikan seluruh unsur yang terlibat benar-benar siap menghadapi berbagai kemungkinan bencana.
“Kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan aktivitas masyarakat memiliki berbagai potensi risiko bencana, mulai dari banjir, genangan, cuaca ekstrem, angin kencang, kebakaran, hingga berbagai potensi kedaruratan lainnya,” ujar Jaya Negara.
Dalam kesempatan ini, ia menekankan untuk memperkuat kesiapan dan kemampuan respons seluruh unsur penanggulangan bencana.
Pastikan sistem peringatan dini atau early warning system berjalan dengan baik, termasuk kecepatan penyampaian informasi dan perkembangan situasi kepada seluruh pihak terkait.
“Kesiapan personel harus dipastikan sehingga apabila terjadi kondisi darurat, pengerahan personel dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Demikian pula seluruh sarana dan prasarana penyelamatan dalam kondisi baik dan siap digunakan kapan pun dibutuhkan. Kita tidak boleh hanya siap secara administratif, tetapi harus benar-benar siap secara operasional,” ujarnya.
Ditegaskan Jaya Negara, urusan penanggulangan bencana tidak mungkin dilaksanakan oleh BPBD sendiri. Diperlukan keterlibatan dan dukungan seluruh perangkat daerah, TNI, Polri, Basarnas, PMI, BMKG, relawan, dunia usaha, serta seluruh unsur terkait lainnya.
Masing-masing unsur harus memahami tugas dan tanggung jawabnya, serta mampu bergerak secara terpadu sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.
“Khusus dalam situasi darurat, saya minta agar mekanisme koordinasi, pembagian tugas, dan garis komando harus jelas. Jangan sampai terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dalam penanggulangan bencana, kecepatan bertindak sangat penting, tetapi kecepatan tersebut harus didukung oleh koordinasi dan komando yang jelas,” tegasnya.
