Pontianak, Gesuri.id - Tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Singkawang baru mencapai 36,91 persen.
Pemerintah kota pun meminta validasi data wajib pajak dan penyaluran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diperbaiki untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.
Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja terkait realisasi PBB-P2 per kelurahan di Ruang Rapat Wali Kota Singkawang.
Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengatakan, rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran PBB-P2 menjadi perhatian serius karena pajak tersebut merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.
Artinya, masih lebih dari 60 persen wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya.
Menurutnya, peningkatan kepatuhan pembayaran akan memperkuat PAD dan mendukung pemerataan pembangunan.
Selain itu, masih ditemukan masyarakat yang belum menerima SPPT PBB-P2 melalui RT setempat. Padahal, dokumen tersebut menjadi dasar bagi wajib pajak untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan.
"Jika SPPT tidak sampai ke tangan masyarakat, maka wajar jika banyak masyarakat yang belum membayar, bukan karena tidak mau membayar, tetapi karena tidak mengetahui bahwa mereka sudah memiliki tagihan pajak," ujarnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Tjhai Chui Mie menekankan pentingnya validasi dan verifikasi data PBB-P2 dengan melibatkan RT. Langkah ini diperlukan agar data wajib pajak sesuai dengan kondisi di lapangan dan SPPT dapat tersampaikan kepada masyarakat.
Menurutnya, RT merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi warga serta objek pajak di wilayahnya. Termasuk jika objek pajak sudah berpindah tangan atau berubah peruntukan.
"Dengan melibatkan RT, data PBB-P2 diharapkan menjadi lebih akurat dan tidak lagi tumpang tindih," ungkapnya.
Dia juga meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan data tagihan PBB-P2 kepada masing-masing kelurahan. Dengan begitu, lurah dan jajarannya dapat memantau pembayaran sekaligus mengingatkan warga yang belum memenuhi kewajibannya.
"Dengan data yang ada di tangan kelurahan, lurah dan jajarannya bisa melakukan pemantauan secara langsung, bisa mengingatkan warga yang belum membayar, dan bisa membantu warga yang mengalami kesulitan dalam proses pembayaran," jelasnya.
Pemkot Singkawang juga mengimbau masyarakat agar tidak menunda pembayaran PBB-P2. Tjhai Chui Mie mengingatkan, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
"Karena pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali lagi kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan, drainase, lampu jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai program lainnya," tutupnya.
