Jakarta, Gesuri.id - Bupati Minahasa Utara (Minut), Joune Ganda, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajarannya untuk mempertahankan standar kinerja tinggi yang telah diraih daerah. Penegasan ini disampaikan dalam agenda penandatanganan Perjanjian Kinerja 2026, Pakta Integritas, serta Komitmen Inovasi yang berlangsung di Aula Pendopo Kantor Bupati, Senin (26/1/2026).
Dalam momentum tersebut, Bupati Joune Ganda menekankan setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menanggalkan pola kerja rutinitas dan bertransformasi menjadi pemimpin yang visioner serta solutif terhadap tantangan global.
Bupati mengingatkan bahwa Minahasa Utara saat ini tidak lagi dipandang sebelah mata di kancah nasional. Berbagai prestasi dan pengakuan yang telah diraih menempatkan Minut pada “level tinggi” dalam tata kelola pemerintahan.
“Minahasa Utara sudah berada di level atas. Tidak ada ruang untuk mundur atau sekadar jalan di tempat. Fokus kita saat ini hanyalah melangkah ke depan dengan prestasi yang lebih besar,” tegas Joune Ganda dikutip Selasa (27/1).
Terkait predikat Minut sebagai kabupaten “Sangat Inovatif”, Bupati menekankan bahwa inovasi tidak boleh berhenti pada dokumen atau ajang perlombaan semata. Ia menuntut adanya dampak nyata yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
Joune mendorong keterlibatan warga dalam setiap proses kreatif kebijakan pemerintah. Menurutnya, program yang dihasilkan harus mampu menjawab persoalan riil di lapangan, bukan sekadar memenuhi tuntutan administrasi.
Isu krusial lain yang menjadi sorotan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer, Bupati Joune Ganda menginstruksikan OPD penghasil untuk bekerja lebih fokus.
Untuk memastikan transparansi, Pemkab Minut berencana menggandeng pihak eksternal seperti BPK dan BPKP guna memetakan potensi pendapatan yang akurat.
“Peningkatan PAD adalah keharusan untuk kemandirian fiskal kita. OPD yang gagal mencapai target atau tidak mampu berinovasi tentu akan menghadapi evaluasi serius,” pungkasnya.
Penandatanganan komitmen ini diharapkan menjadi motor penggerak bagi seluruh aparatur di Minahasa Utara untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik di tahun 2026.
