Medan, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menilai positif program kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam melaksanakan implementasi reformasi birokrasi, melalui sistem digitalisasi e-government.
E-government adalah inovasi sistem pemerintahan berbasis teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintahan kepada masyarakat melalui pelayanan online atau daring.
Baca: Junimart Duga Konflik Tanah Akibat Mafia Dibantu Oknum BPN!
"Dengan demikian saya menilai positif program yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sumut, yang menggaungkan sistem digitalisasi berbasis e-government, dimana melalui sistem e-government, masyarakat bisa ikut mengontrol pekerjaan pemerintah,” kata Junimart usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dengan Wakil Gubernur Sumut beserta jajaran, di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (17/12).
Junimart berharap dengan adanya sistem digitalisasi di Sumut, seluruh program dan kinerja tingkat provinsi, kabupaten/kota, bisa terintegrasi secara baik dan terkontrol. Sehingga ke depannya tidak membuat hambatan yang lebih besar dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena dengan hadirnya sistem digitalisasi masyarakat bisa ikut serta mengontrol pekerjaan pemerintah.
Diakui Junimart, penerapan sistem digitalisasi akan mengeluarkan anggaran yang cukup besar, karena menggunakan perangkat canggih pada sistem tersebut.
Baca: Junimart Serukan Penutupan Perusahaan Bakrie di Dairi
“Oleh karena itu menyinggung anggaran yang cukup besar, tentu ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan dari pusatlah yang bisa memenuhi. Pasalnya di daerah hanya menerima saja. Karena daerah yang mengetahui bagaimana situasi di dalamnya apa saja yang menjadi hambatan, dan keinginan, merekalah yang harus memberikan informasi ke (pemerintah) pusat. Perlu juga menjadi pemikiran bagaimana menyikapi karena di setiap daerah berbeda-beda pada kebutuhanya,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.
Terkait anggaran, Junimart menyarankan kepada Pemprov Sumut untuk berkomunikasi dengan kementerian terkait.
“Kami Komisi II siap membantu mendelegasikan kepada kementerian terkait, karena sebagaimana fungsi Komisi II sebagai mitra pemerintah sudah seharusnya mendorong apa yang diinginkan pemda. Karena pada dasarnya melalui sistem digitalisasi ini menjadi efisien dan hanya sedikit memberikan lobang untuk terjadinya hambatan. Kita sepakat menggunakan sistem digitalisasi e-government,” tutup legislator dapil Sumut III itu.
