Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan Abidin Fikri meminta agar pemerintah melalui menteri Tenaga Kerja, BNP2TKI dan Menteri Luar Negeri memperbaiki sistem kelola perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berada di luar negeri.
Selain itu, pemerintah juga harus bisa mengidentifikasi dan meneliti secara komprehensif kasus-kasus buruh migran yang terancam hukuman mati, supaya dapat dilakukan langkah-langkah advokasi, mediasi serta penanganannya hingga tuntas.
Permintaan itu diutarakan oleh Abidin karena migran Indonesia Muhammad Zain Misrin dihukum mati di Arab Saudi.
"Juga menyusun sistem tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia dan mengoptimalkan diplomasi serta negosiasi bilateral kepada negara-negara tujuan pekerja migran Indonesia," kata Abidin Fikri saat dihubungi, Senin (2/4/2018).
Politikus PDI Perjuangan itu juga menilai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap Muhammad Zain Misrin melanggar Hak Azasi Manusia (HAM).
"Pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengabaikan hak setiap orang untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya," katanya.
Ia pun menyesalkan sikap Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang tidak menyampaikan pemberitahuan eksekusi (mandatory consular notification) kepada perwakilan negara Republik Indonesia.
Hal tersebut menurut Abidin, telah mengabaikan prinsip-prinsip tata krama hukum internasional, Apalagi ada pemaksaan terhadap Zaini untuk mengakui tuduhan pembunuhan terhadap majikan dan persidangan penuh dengan intimidasi dan tekanan dari otoritas Saudi Arabia.
"Zaini tidak mendapat penerjemah yang netral dan memuliakan asas kesetaraan dan keadilan. Jelas itu adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia," tegas Abidin.
