Magelang, Gesuri.id – Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, melakukan kunjungan kerja masa reses ke Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhajum) Kota Magelang, Kamis (26/2/2026).
Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan teknis dan manajerial penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, khususnya bagi jemaah asal Kota Magelang.
Wibowo menegaskan bahwa peninjauan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan pelayanan haji di tingkat daerah berjalan sesuai standar regulasi. Sebagai mitra kerja Kemenhajum, Komisi VIII berkomitmen mengawal setiap tahapan keberangkatan jemaah.
Baca: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis yang Berani
“Penyelenggaraan haji bukan hanya soal keberangkatan, tetapi juga kualitas pelayanan sejak dari daerah. Kesiapan SDM, sistem administrasi, hingga fasilitas pendukung harus benar-benar diperhatikan,” ujar Wibowo, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah tersebut.
Dalam kunjungan tersebut, Kepala Kantor Kemenhajum Kota Magelang, Hilmi, melaporkan bahwa sebanyak 175 jemaah asal Kota Magelang dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2026.
Saat ini, seluruh tahapan persiapan telah berjalan, meliputi:
1. Verifikasi administrasi.
2. Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).
3. Pemeriksaan kesehatan jemaah.
4. Bimbingan manasik dan pembentukan kelompok terbang (kloter).
“Kami memastikan seluruh jemaah memperoleh pelayanan optimal agar mereka siap secara fisik dan mental,” jelas Hilmi.
Meski persiapan dokumen berjalan lancar, Hilmi menyampaikan sejumlah kendala operasional yang dihadapi kantor daerah. Hingga saat ini, Kemenhajum Kota Magelang belum memiliki gedung sendiri dan masih menumpang di fasilitas milik Kementerian Agama Kota Magelang. Selain itu, keterbatasan personel menjadi tantangan tersendiri.
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
“Staf yang bertugas di sini hanya dua orang, sehingga pelayanan harus diatur seefisien mungkin,” ungkap Hilmi.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wibowo Prasetyo menyatakan akan membawa persoalan keterbatasan sarana dan prasarana ini ke tingkat pusat. Ia menilai penguatan kelembagaan di daerah sangat krusial demi menjaga kualitas layanan haji yang representatif.
“Aspirasi mengenai kebutuhan gedung kantor dan penambahan SDM akan kami sampaikan dalam rapat kerja bersama kementerian terkait. Saya juga mendapat informasi mengenai rencana rekrutmen tambahan staf untuk mendukung pelayanan di daerah maupun pusat. Detail mekanisme dan waktunya akan kami dalami lebih lanjut,” pungkas Wibowo.
Melalui pengawasan ini, diharapkan koordinasi antara legislatif dan penyelenggara haji di daerah semakin solid, sehingga 175 jemaah asal Kota Magelang dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan matang pada musim haji mendatang.
