Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda kawasan Gunung Bromo dan meminta adanya perbaikan standard operating procedure (SOP) dalam penanganan karhutla.
Ia menilai penanganan kebakaran yang telah mencapai 720 hektare tersebut membutuhkan penguatan sistem, teknologi, serta kejelasan komando ketika kebakaran melintasi wilayah administrasi.
"Persoalan sekarang kendala yang dihadapi itu adalah, ya dengan teknologi yang kita punya seperti water bombing, itu susah memang karena asap yang tebal, sehingga faktor soal masalah keamanan penerbangan lah, ya," kata Alex, Senin (10/7/2026).
Alex mengatakan, luas area yang terbakar di kawasan Bromo saat ini telah mencapai 720 hektare. Menurutnya, luasnya area yang terbakar turut dipengaruhi kondisi kawasan yang didominasi padang rumput sehingga api mudah meluas.
Selain kendala water bombing akibat asap tebal, Alex menyebut modifikasi cuaca juga belum dapat dilakukan. Hal itu disebabkan kawasan tersebut tidak memenuhi persyaratan objektif untuk pelaksanaannya.
"Modifikasi cuaca tidak bisa dilakukan di sana, karena tidak memenuhi syarat-syarat objektifnya," ujarnya.
Di tengah berbagai kendala tersebut, Alex mengapresiasi upaya Kementerian Kehutanan melalui Manggala Agni yang terus berjibaku melakukan penanganan di lapangan untuk mencegah api semakin meluas.
"Sampai saat ini yang menjadi mitra dari Komisi IV itu adalah Kementerian Kehutanan, berarti Manggala Agni. Kawan-kawan itu sudah, menurut saya, kami apresiasilah ya, berjibaku di sana untuk mencegah agar api ini tidak meluas lagi," ucapnya.
Namun, politikus PDI Perjuangan tersebut menilai penanganan karhutla membutuhkan pembenahan sistem untuk menghadapi kejadian serupa di masa mendatang. Ia mendorong penggunaan teknologi yang lebih canggih selain water bombing dan modifikasi cuaca.
"Kita harapkan cuaca membantu mendukung sehingga water bombing bisa dilaksanakan, ya. Ke depannya, ya toh, ada beberapa hal yang mesti kita pikirkan. Yang pertama adalah penggunaan teknologi yang jauh lebih canggih, ya, selain water bombing dan modifikasi cuaca. Bisa jadi ada sejenis cairan atau gel yang bisa disemprot dari udara untuk pemadaman," jelasnya.
Menurut Alex, inovasi teknologi tersebut penting dipikirkan sebagai alternatif dalam penanganan karhutla, terutama ketika metode pemadaman konvensional menghadapi kendala di lapangan.
Selain teknologi, Alex juga mendorong Kementerian Kehutanan meningkatkan pengelolaan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan menjadikan unit terkait sebagai Badan Layanan Umum (BLU).
"Sehingga Kepala Badan di sana bisa memanfaatkan dengan maksimal PNBP yang mereka terima, ya toh, untuk membangun kerja sama dengan komunitas-komunitas di sana untuk menjaga dan merawat kawasan Taman Nasional Bromo tersebut," paparnya.
Alex menilai penguatan kelembagaan tersebut dapat memberikan ruang lebih besar bagi pengelola kawasan untuk memanfaatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam membangun kerja sama dengan masyarakat dan komunitas sekitar guna menjaga kawasan taman nasional.
Ia juga menilai perlu ada satu pihak yang menjadi komandan dalam penanganan karhutla, terutama ketika kebakaran sudah terjadi dan melintasi wilayah administrasi.
"Dalam situasi seperti ini, harusnya ada komandannya gitu loh, yang bertanggung jawab penuh. Dalam hal ini sebenarnya BNPB. Karena sudah kejadian, kan?" ungkapnya.
Alex menjelaskan, pembagian kewenangan antara Kementerian Kehutanan dan BNPB perlu diperjelas dalam penanganan karhutla. Menurutnya, Kementerian Kehutanan memiliki tanggung jawab dalam mitigasi, sedangkan ketika kebakaran telah terjadi dan melintasi wilayah administrasi, diperlukan satu komando yang jelas.
"Karena kalau area, kewenangannya Kemenhut. Soal mitigasi, itu harusnya menjadi tanggung jawab Kemenhut. Tapi kalau sudah terjadi dan ini lintas wilayah administrasi, itu harusnya yang menjadi komandan itu adalah BNPB. Jadi, untuk ke depannya kami mendorong supaya SOP mereka itu benar-benar diperbaiki," pungkasnya.
