Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth memastikan bahwa KUA-PPAS 2026 tidak hanya menjadi dokumen formal.
Namun, lanjutnya, betul-betul mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.
"Prioritas harus diarahkan pada pelayanan dasar, perbaikan infrastruktur, transportasi massal yang terintegrasi," ujarnya, Sabtu (9/8).
Hal itu dikatakannya saat menghadiri rapat kerja bersama mitra eksekutif dalam rangka konsultasi pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurut Kenneth rapat tersebut menjadi momentum strategis dalam merumuskan arah pembangunan fiskal daerah.
Pembangun fiskal tersebut, lanjutnya, harus berpihak pada kepentingan publik.
"Serta memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat," ungkapnya.
Disamping itu, Kenneth juga menyoroti pentingnya transparansi dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Serta, Ia juga meminta Bappeda dan BPKD untuk menyajikan data pendukung secara rinci dan terbuka sebagai dasar pengambilan keputusan yang akuntabel.
Ia berharap proses penyusunan KUA-PPAS 2026 dapat berjalan lebih partisipatif, akuntabel, dan terintegrasi antar sektor.
"Serta seluruh perangkat daerah dapat menyusun program kerja yang realistis, terukur, serta berbasis pada data dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan," pungkasnya.
