Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, Kepler Sianturi kritik kerasa manajamen Pasar Cikurubuk.
Ia mengungkapkan, sekitar 1.500 kios dilaporkan tutup dan ditinggalkan pemiliknya—angka yang mencerminkan eksodus besar-besaran pedagang dari pasar terbesar di Kota Tasikmalaya itu.
“Pasar ini tidak pernah dikelola dengan konsep yang jelas. UPTD kerjanya seperti rentenir pasar, datang menagih, selesai. Tidak ada visi, tidak ada rencana,” kata Kepler.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Menurutnya, setidaknya ada delapan persoalan mendasar yang selama ini dibiarkan menahun.
Pertama, infrastruktur pasar yang menua tanpa perawatan memadai. Kedua, lemahnya manajemen dan tata kelola oleh Dinas KUMKM Perindag bersama UPTD Pasar Resik.
Ketiga, persaingan ketat dengan minimarket modern dan belanja daring yang tak pernah diantisipasi dengan strategi adaptif.
Masalah keempat menyangkut kebersihan dan sanitasi yang belum optimal, sehingga menggerus kenyamanan pengunjung.
Kelima, aksesibilitas dan parkir yang semrawut, membuat pembeli enggan singgah. Keenam, nihilnya promosi produk unggulan pasar.
Ketujuh, sistem pembayaran yang tertinggal zaman. Kedelapan, lemahnya penegakan aturan, sehingga kios-kios mangkrak tanpa kejelasan sanksi.
Kondisi itu, kata Kepler, menjelaskan mengapa ribuan kios yang sebelumnya berjejer penuh kini berubah menjadi deretan rolling door terkunci.
“Pedagang akhirnya memilih pergi dan tidak lagi membayar retribusi. Ini bukan semata kesalahan pedagang, tapi efek langsung dari tata kelola yang amburadul,” tegasnya.
Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya, lanjut Kepler, sudah berulang kali mengingatkan dinas terkait.
Fokusnya jelas: revitalisasi infrastruktur dan perbaikan total manajemen UPTD Pasar Cikurubuk, baik UPTD 1 maupun 2.
Ia juga mendorong keterlibatan langsung Wali Kota Tasikmalaya agar pembenahan dilakukan serius, bukan sekadar tambal sulam yang cepat mengelupas.
Sebagai upaya menghidupkan kembali denyut pasar, Kepler mengusulkan pengelola menggandeng event organizer.
Bazar, pasar murah, hingga ekspo dinilai bisa menjadi pemantik keramaian sekaligus etalase ulang produk pedagang.
Namun, ia menegaskan, semua itu tak akan berarti tanpa pembenahan manajemen.
Baca: Mengulik Gaya Kepemimpinan Transformasional Ganjar Pranowo
“UPTD jangan cuma berpikir nagih. Harus punya konsep, punya master plan. Kalau rutinitas tanpa arah terus dipelihara, hasilnya ya seperti sekarang,” ujarnya.
Kepler juga menyoroti maraknya pungutan di luar retribusi resmi. Di lapangan, pedagang masih dibebani berbagai karcis—mulai dari keamanan oleh organisasi lain, kebersihan, hingga iuran listrik sekitar Rp2.000–Rp3.000 per jongko.
Dengan jumlah jongko di bagian depan pasar mencapai sekitar 1.000 unit, akumulasi beban ini dinilai memberatkan. Pedagang kaki lima (PKL) pun disebut tetap dipungut retribusi setiap kali masuk area pasar.
Situasi tersebut, menurut Kepler, tak boleh dibiarkan. Ia mendesak inspektorat turun langsung mengawasi kinerja dinas dan menindak tegas oknum yang bermain di balik carut-marut pengelolaan pasar
