Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memfokuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 pada tiga isu krusial warga: penanggulangan banjir, pengelolaan sampah, serta penyediaan lahan pemakaman.
Menurut Yuke, langkah mitigasi banjir harus dipercepat mengingat Jakarta diproyeksikan mulai memasuki musim hujan pada periode Oktober hingga Desember. Ia menegaskan agar penanganan dilakukan secara preventif, bukan reaktif.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
"Kami mendorong agar seluruh kesiapan menghadapi musim hujan benar-benar diperhatikan, mulai dari pemeliharaan drainase, kesiapan pompa, normalisasi saluran, hingga langkah mitigasi lainnya. Jangan sampai penanganan baru bergerak setelah banjir terjadi," ujar Yuke di Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Selain banjir, Yuke juga menyoroti krisis pengelolaan sampah yang kian mendesak. Pembatasan kuota pembuangan ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang mengakibatkan penumpukan sampah yang belum terangkut di sejumlah titik wilayah Jakarta.
Ia meminta Pemprov DKI segera mengambil langkah darurat dan menghadirkan solusi alternatif agar tumpukan sampah tersebut tidak memicu dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan masyarakat.
Baca: Ganjar Pranowo Sosok Pemimpin yang Disukai Semua Kalangan
"Pemprov DKI harus segera mencari solusi alternatif atas tumpukan sampah yang belum terangkut akibat pembatasan Bantargebang. Penanganan secara kedaruratan ini wajib dituntaskan agar tidak menimbulkan permasalahan baru di tengah masyarakat," tegasnya.
Komisi D DPRD DKI menekankan bahwa alokasi APBD 2026 harus benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar warga Jakarta, termasuk pemenuhan ketersediaan lahan pemakaman yang kian terbatas.
