Denpasar, Gesuri.id — Gubernur Bali, Wayan Koster, menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk berkolaborasi dengan DPRD Provinsi Bali dalam pembahasan serta penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Koster dalam Rapat Paripurna ke-50 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (14/9/2026).
Koster mengapresiasi berbagai pandangan umum, kritik, saran, serta catatan konstruktif yang disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD Bali. Menurutnya, masukan dari legislatif merupakan elemen krusial untuk meningkatkan kualitas pembangunan serta pelayanan publik di Pulau Dewata.
Baca: Kisah Perjuangan Ganjar dari Mahasiswa Sampai Jadi Capres
Ia menilai sinergi ini akan memastikan pengelolaan APBD berjalan semakin adaptif, prudent (kehati-hatian), efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
"Pemerintah Provinsi Bali sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari DPRD. Ini adalah bagian dari proses demokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan," ujar Koster. "Yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama memastikan setiap kebijakan dan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali."
Dalam arahannya, Koster memaparkan sejumlah fokus strategis dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, di antaranya:
Optimalisasi PAD: Melalui perbaikan sistem pemungutan, digitalisasi pajak, penguatan retribusi, hingga Pungutan Wisatawan Asing (PWA).
Efisiensi Belanja: Mengarahkan anggaran pada sektor prioritas, pemeliharaan infrastruktur dasar, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan Rumah Sakit Provinsi Bali.
Pemerataan Ekonomi: Mendorong Bali Utara, Bali Timur, dan Bali Barat sebagai pusat pertumbuhan baru guna menekan kesenjangan dari Bali Selatan, termasuk pengembangan green tourism dan sport tourism.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Kesejahteraan & Lingkungan: Pengendalian inflasi, perlindungan harga tanah/hunian bagi warga lokal, pengelolaan sampah terpadu, serta mitigasi kebencanaan.
Koster menegaskan, seluruh kebijakan pembiayaan daerah—termasuk pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan rencana pinjaman—akan dijalankan secara terukur dengan tetap menjaga kesehatan fiskal daerah.
"Harapan kita, apa yang kita sepakati bersama dalam Perubahan APBD 2026 benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bali yang sejahtera, maju, berkeadilan, serta tetap menjaga alam, budaya, dan jati diri Bali," pungkasnya.
