Toba, Gesuri.id – Ketua DPRD Kabupaten Toba dari Fraksi PDI Perjuangan, Franshendrik Tambunan, menegaskan penolakannya terhadap rencana pengadaan mobil dinas baru bagi pimpinan DPRD. Menurutnya, kondisi keuangan daerah saat ini masih membutuhkan efisiensi, sehingga pengadaan kendaraan dinas tidak menjadi prioritas.
“Penolakan ini sesuai situasi keuangan daerah yang masih minim, mengingat anggaran sedang dalam posisi efisiensi sesuai peraturan pemerintah tahun 2025,” ujar Franshendrik saat dikonfirmasi, Jumat (12/9).
Ia mengungkapkan, rencana pembelian mobil dinas Ketua DPRD Toba sebenarnya sudah tiga kali ia tolak dalam rapat pembahasan anggaran. Bahkan, dirinya meminta agar program tersebut dibatalkan karena tidak relevan dengan kebutuhan daerah.
Namun, Franshendrik mengaku heran karena usulan pengadaan kendaraan dinas itu kembali muncul dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan masuk agenda pembahasan Badan Anggaran (Banggar). “Padahal sudah tiga kali saya tolak dan dibatalkan, kok bisa-bisanya kembali diadakan?” katanya dengan nada kecewa.
Franshendrik menegaskan, setiap penolakannya telah tercatat dalam notulen rapat DPRD, sehingga posisinya jelas dan konsisten sejak awal.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Agus Sitorus, menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas Ketua DPRD sudah dicoret dalam pembahasan Badan Musyawarah (Banmus) sebelum dibawa ke Banggar. Dengan demikian, rencana pengadaan mobil tersebut tidak lagi menjadi prioritas dalam APBD 2025.
