Ikuti Kami

KNPI Kabupaten Malang Desak Pemda Segera Rumuskan Regulasi Kepemudaan yang Lebih Jelas & Terarah

Zulham Akhmad Mubarrok menjelaskan, selama ini program kepemudaan di Kabupaten Malang cenderung bersifat seremonial. 

KNPI Kabupaten Malang Desak Pemda Segera Rumuskan Regulasi Kepemudaan yang Lebih Jelas & Terarah
Ketua DPD KNPI Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok.

Jakarta, Gesuri.id - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Malang mendesak pemerintah daerah segera merumuskan regulasi kepemudaan yang lebih jelas dan terarah. 

Ketua DPD KNPI Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok menjelaskan, selama ini program kepemudaan di Kabupaten Malang cenderung bersifat seremonial. 

Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Demokrasi Harus Dirawat Dengan Baik!

Politisi PDI Perjuangan ini menilai program yang ada belum menyentuh akar permasalahan mendasar yang dihadapi kaum muda.

"Regulasi ini penting karena bicara kepemudaan bukan hanya soal kegiatan, tetapi juga pengangguran, pendidikan, prestasi olahraga, hingga penyediaan sarana aktivitas. Bahkan kita belum punya gedung pemuda hingga hari ini," ujarnya.

Zulham menambahkan, jika regulasi ini terwujud, pemerintah akan memiliki kewajiban tegas untuk mendukung perkembangan pemuda secara komprehensif. Ia berharap, regulasi ini akan membuka jalan bagi penyediaan fasilitas yang memadai dan kesempatan lebih luas bagi pemuda di wilayah tersebut.

"Insyaallah ke depan harapannya fasilitas kepemudaan bisa hadir dan memberi warna. Kita bicara tata kelola pemerintahan ini soal regenerasi. Kalau pemuda tidak disiapkan sejak sekarang, lima tahun ke depan akan sulit," tegasnya.

Baca: Ganjar Nilai Ada Upaya Presiden Prabowo Rangkul PDI Perjuangan

Selain itu, Zulham juga menyoroti tingginya jumlah pemuda di Kabupaten Malang yang mencapai sekitar 530 ribu orang. Mayoritas dari mereka menghadapi kendala serius, terutama di sektor pendidikan dan pengangguran. KNPI memandang ini sebagai pekerjaan rumah bersama.

"Ini pekerjaan rumah bersama. Pemuda harus disiapkan, apalagi pemerintah daerah punya tanggung jawab moral dalam memfasilitasi masa depan mereka," tandas Zulham.

Quote