Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi ll DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, mengungkapkan pihaknya tengah menginventarisasi dan menyusun berbagai isu strategis yang akan menjadi agenda pembahasan dalam Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.
"Termasuk rekrutmen dan kaderisasi partai politik, sengketa pemilu, teknologi pemungutan dan rekapitulasi suara, hingga kodifikasi hukum pemilu. Ini tema-tema yang kita siapkan sebagai agenda pembahasan," kata Komarudin, Selasa (6/10/2026).
Komarudin menjelaskan, sejumlah isu kunci yang terus dipetakan antara lain mencakup aturan pencalonan presiden dan wakil presiden, ketentuan parliamentary threshold (ambang batas parlemen), sistem pemilu DPR, penataan daerah pemilihan (dapil), hingga penguatan peran lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu.
Selain itu, isu politik uang, pembiayaan politik, kampanye digital berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence), netralitas ASN/TNI/Polri, pemenuhan keterwakilan perempuan, serta hak pemilih disabilitas dan lansia juga menjadi perhatian.
Ia menambahkan, setelah penyusunan agenda tersebut, pihaknya berencana mengundang para pakar dari perguruan tinggi hingga organisasi kemasyarakatan (ormas) dari berbagai daerah untuk memberikan masukan.
Menanggapi dinamika perdebatan ambang batas parlemen (parliamentary threshold), Komarudin menegaskan bahwa fokus utama bukanlah sebatas angka persentase, melainkan prinsip dasar demokrasi Pancasila.
Menurutnya, hakikat bernegara adalah penghormatan terhadap hak suara individu rakyat yang terakumulasi menjadi hak kolektif.
"Saya tidak mau berdebat pada persentase 5 persen, 10 persen, atau 0 persen. Yang mau saya tekankan adalah hak suara rakyat harus tetap terwakilkan dan jangan sampai hilang. Terserah nanti teknisnya seperti apa, misalnya dibuat fraksi gabungan bagi yang masuk parlemen, yang penting suara rakyat terwakili," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti agar pembahasan undang-undang pemilu tidak dilakukan secara berulang setiap lima tahun sekali agar tidak terkesan mengalami kemunduran.
Ia berharap seluruh partai politik dapat sepakat untuk meletakkan fondasi demokrasi jangka panjang demi kepentingan negara, bukan sekadar kepentingan elektoral lima tahunan.
“Ajaran dan doktrin dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang senantiasa mengingatkan seluruh kader dan legislator agar selalu berpegang teguh pada konstitusi serta tidak lupa bahwa posisi politisi berasal dari rakyat,” pungkas Komarudin Watubun.
