Jakarta, Gesuri.id - Gubernur Bali Wayan Koster memanfaatkan pertemuan dengan Komisi II DPR RI untuk meminta agar Online Single Submission (OSS) ditinjau kembali.
“Melalui kesempatan ini, kami mohon agar Komisi II DPR bisa memberikan dukungan terkait perlakuan sistem OSS agar ditinjau kembali pemberlakuannya,” kata dia dalam keterangan di Denpasar, Jumat.
Pemprov Bali sendiri gencar mendorong agar OSS atau sistem perizinan berusaha terintegrasi yang dikelola pemerintah pusat turut melibatkan pemerintah daerah.
Baca: Ganjar Tegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap
Sebelumnya, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga sempat menyoroti hal ini, yaitu agar ada peninjauan kembali sistem perizinan OSS karena ada penyalahgunaan izin usaha penanaman modal asing (PMA).
Pertemuan Gubernur Koster dengan DPR RI sendiri merupakan rangkaian dari kunjungan kerja Komisi II yang bertajuk Percepatan Sistem Digitalisasi di Lingkup Pemerintah Daerah untuk Optimalisasi Pelayanan, Efektivitas, Efisiensi, serta Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Bali.
Gubernur menyampaikan bahwa selama ini Pemprov Bali sudah mendukung program-program pemerintah pusat seperti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional lewat menerbitkan sejumlah kebijakan terkait program berbasis teknologi informasi digital di perangkat daerah.
Selanjutnya ia merilis Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Pergub tersebut juga menetapkan kerangka kerja terintegrasi untuk pelaksanaan SPBE di Bali, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
“SPBE kami saat itu meraih predikat terbaik se-Indonesia, sehingga menjadi acuan bagi daerah lain, banyak yang studi banding ke sini, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya,” sambung Wayan Koster.
Kepada rombongan dewan, Koster juga memamerkan program digitalisasi yang diwujudkan nyata di masyarakat, seperti penyaluran jaringan wifi gratis di fasilitas umum seperti pura dan balai banjar dan pembangunan menara komunikasi Turyapada Tower untuk pemerataan akses komunikasi.
Baca: Ganjar Amini Pernyataan Puan Soal Nama Sekjen PDI Perjuangan
Oleh karena capaian di bidang digitalisasi itu, Gubernur Koster tak segan berharap dukungan dari DPR RI untuk meninjau kembali sistem perizinan OSS tersebut.
Selain itu, ia memohon dukungan dewan agar dana transfer daerah untuk Bali jangan sampai dikurangi, karena hal ini sangat memberatkan.
“Sementara di sisi lain, upaya menambah pendapatan daerah juga terkendala, semoga mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat,” ucap Koster.
