Jakarta, Gesuri.id - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta keseriusan seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Krisantus menyebut bahwa pemeriksaan kinerja dan kepatuhan oleh BPK bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
"Pemeriksaan ini harus dimaknai sebagai proses pembenahan dan penguatan sistem. Setiap rekomendasi BPK adalah cerminan dari apa yang perlu kita perbaiki secara nyata,” tegas Krisantus.
Baca: Ganjar Tegaskan PDI Perjuangan Sebagai Penyeimbang Pemerintah
Wakil Gubernur juga menyoroti persoalan manajemen aset daerah yang dinilai belum sepenuhnya tertata dengan baik. Ia menyebut, sejumlah aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bahkan berada di luar wilayah provinsi.
“Aset kita tidak hanya di Kalimantan Barat, tetapi juga di Pulau Jawa. Semua harus didata dan diaudit agar tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak,” ujarnya.
Krisantus meminta agar data aset segera diperbarui secara rinci dan akurat. Dalam kesempatan yang sama, juga digelar Exit Meeting atas hasil pemeriksaan sebelumnya yang berkaitan dengan belanja daerah.
Ia mengapresiasi kerja profesional tim BPK sekaligus mengingatkan agar setiap perangkat daerah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan sungguh-sungguh.
“Saya tidak ingin ini hanya jadi catatan. Harus betul-betul ditindaklanjuti. Jangan tunggu ditegur dua kali,” tegasnya.
Krisantus menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar responsif terhadap permintaan data dan informasi dari tim pemeriksa, serta menyiapkan sarana pendukung secara maksimal.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
“Dokumen harus diverifikasi sebelum diserahkan, jangan sampai terlambat. Pendampingan juga harus maksimal, baik dari sisi informasi, teknis, maupun administratif,” pesannya.
Menutup sambutannya, Krisantus berharap kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan BPK RI Perwakilan Kalbar dapat terus ditingkatkan demi memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik.
“Kita ingin belanja daerah tepat sasaran, tata kelola sesuai aturan, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya
