Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin, mengkritik minimnya alokasi anggaran penanggulangan bencana untuk Tahun Anggaran 2027.
Meski Komisi VIII bersama BNPB telah menyepakati usulan tambahan anggaran sebesar Rp941,44 miliar, jumlah tersebut dinilai masih jauh dari ideal.
Menurut Azis, total anggaran yang dialokasikan saat ini tidak sebanding dengan tingginya risiko dan tantangan kebencanaan nyata yang dihadapi Indonesia di lapangan.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Indonesia adalah laboratorium bencana dunia; hampir semua jenis bencana ada di negara kita. Dengan kondisi seperti itu, kita harus jujur mengatakan bahwa anggaran yang tersedia—bahkan setelah mendapat tambahan—masih sangat terbatas," ujar Azis dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III tersebut mengingatkan bahwa Indonesia terus dibayangi ancaman bencana geologi seperti gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api.
Kondisi ini diperparah oleh lonjakan bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, hingga kebakaran hutan dan lahan akibat perubahan iklim global.
Melihat kompleksitas tersebut, politisi muda PDI Perjuangan ini mendesak pemerintah untuk segera merombak total pendekatan penanganan bencana, dari yang semula bersifat reaktif menjadi preventif.
"Saya mendesak adanya perubahan sudut pandang, dari reaktif menjadi pencegahan setelah anggaran ini terealisasi. Saya akan terus mengingatkan bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati," tegas Azis.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Ia berharap pada Tahun Anggaran 2027 mendatang, prioritas anggaran dialihkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur mitigasi, pembaharuan sistem peringatan dini (early warning system), edukasi kesiapsiagaan masyarakat, serta peningkatan kapasitas daerah dengan kerawanan tinggi.
Bagi Azis, penguatan regulasi dan pendanaan pada pengurangan risiko bencana adalah investasi mutlak untuk melindungi nyawa warga sekaligus menekan potensi kerugian ekonomi negara.
"Kita sering kali baru sibuk ketika bencana sudah terjadi. Padahal, setiap rupiah yang diinvestasikan untuk mitigasi akan menghemat biaya penanggulangan pascabencana yang nilainya bisa berkali-kali lipat lebih besar," pungkasnya.
