Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam (Gus Mufti), mengingatkan pemerintah agar memberi perhatian serius pada perlindungan kelompok masyarakat rentan di tengah potensi dampak eskalasi krisis di Timur Tengah terhadap perekonomian Indonesia.
“Dalam setiap gejolak dan krisis, yang paling terdampak adalah kelompok rentan (masyarakat miskin). Maka pemerintah perlu menyiapkan skema perlindungan sosial yang memadai dengan sistem digital yang mampu merespons cepat setiap perubahan,” ujarnya, dikutip Jumat (6/3/2026).
Gus Mufti menilai pemerintah perlu segera menyiapkan benteng pertahanan melalui skema perlindungan sosial (perlinsos) yang lebih modern dan lincah. Menurutnya, akurasi dan kecepatan distribusi bantuan menjadi kunci dalam memitigasi dampak krisis global terhadap masyarakat.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan perlinsos sangat bergantung pada kekuatan anggaran yang dimiliki pemerintah. Menurutnya, alokasi fiskal harus tetap memadai dan dikelola secara fleksibel agar dapat segera menjangkau masyarakat saat terjadi guncangan ekonomi.
“Perlinsos harus ditopang oleh alokasi fiskal yang memadai yang dijalankan dengan fleksibel tanpa kehilangan akuntabilitasnya,” tegas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Lebih lanjut, Mufti merinci setidaknya ada tiga poin yang perlu menjadi fokus pemerintah dalam penyaluran anggaran perlinsos maupun subsidi ke depan. Pertama, bantuan langsung kepada masyarakat paling miskin.
Kedua, penguatan subsidi energi guna mengantisipasi gejolak harga minyak dunia yang rentan melonjak akibat konflik di Timur Tengah. Ketiga, memastikan perlinsos terkait kesehatan rakyat tidak lagi dipersulit sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara lebih mudah.
Terkait keberlanjutan program unggulan pemerintah di tengah keterbatasan ruang fiskal, Mufti menyarankan agar pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan lebih terukur.
“Program-program unggulan pemerintah bisa dijalankan, namun diharapkan lebih fokus dan dijalankan secara bertahap. Kopdes Merah Putih misalnya perlu menemukan model bisnis yang benar-benar tepat sebelum mendapat dukungan anggaran yang masif,” pungkasnya.
