Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyoroti kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Jembatan Lintas Melawi dan mendorong langkah konkret untuk mengatasinya.
Ia mengungkapkan bahwa saat ini terdapat dua opsi utama yang tengah dikaji, yakni duplikasi jembatan eksisting atau pembangunan jembatan baru di bagian hulu Sungai Melawi.
“Jalur jalan yang ada sekarang belum memenuhi syarat. Idealnya, lebar jalan harus empat meter di kiri dan empat meter di kanan. Nanti pelebaran itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” kata Lasarus, dikutip pada Kamis (16/10/2025).
Menurut Lasarus, kondisi jalan dan jembatan yang ada saat ini sudah tidak lagi memadai menampung volume kendaraan yang terus meningkat. Karena itu, diperlukan penataan menyeluruh agar arus lalu lintas di kawasan tersebut bisa kembali lancar dan aman bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, opsi pertama yang sedang dipertimbangkan adalah pembangunan jembatan baru di sisi jembatan lama disertai dengan penataan simpang bundaran dan pelebaran jalan.
“Hasil studi itu akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan mitigasi lahan sebelum proyek dimulai,” jelasnya.
Langkah awal yang akan ditempuh adalah meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan studi teknis dan analisis kebutuhan.
Lasarus berharap kajian serta proses administrasi proyek dapat segera diselesaikan agar anggaran pembangunannya bisa dialokasikan dalam waktu dekat.
“Saya ingin proses ini selesai dalam masa jabatan saya di DPR supaya bisa langsung kita anggarkan pembangunannya,” tegasnya.
Sementara itu, opsi kedua yang dinilai lebih ideal untuk jangka panjang adalah pembangunan jembatan baru di bagian hulu Sungai Melawi, yang akan menghubungkan jalur dari arah Putussibau tanpa harus melewati pusat Kota Sintang.
“Kalau jembatan dibangun di daerah perhuluan, masyarakat dari Kapuas Hulu, Serawai, atau Dedai yang mau ke Pontianak bisa langsung lewat jalur baru tanpa membelah kota. Ini akan mengurangi intensitas kendaraan di jembatan utama sekarang,” ucap Lasarus.
Selain mampu mengurai kemacetan, Lasarus menilai opsi pembangunan di hulu Sungai Melawi juga berpotensi membuka kawasan pemukiman baru serta memperluas arah pengembangan Kota Sintang ke wilayah utara. Ia pun menegaskan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kementerian PUPR menangani teknis pembangunan, sementara penyediaan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Lasarus memastikan bahwa Komisi V DPR RI akan terus mengawal proses ini bersama Direktorat Jenderal Bina Marga.
“Kita ingin solusi terhadap kemacetan di Lintas Melawi ini benar-benar terealisasi dan memberi dampak nyata bagi masyarakat Sintang,” pungkasnya.
