Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyoroti serius pelayanan air bersih di Kabupaten Kubu Raya yang masih jauh dari harapan. Dari sembilan kecamatan, enam di antaranya sama sekali belum terlayani. Hal itu ia sampaikan saat kunjungan kerja bersama sejumlah pejabat kementerian di Aula Praja Utama Kantor Bupati Kubu Raya, Kamis (21/8).
“Ini PR besar yang harus segera dituntaskan. Mudah-mudahan temuan hari ini tidak hanya berhenti pada seremoni, tapi benar-benar ditindaklanjuti dengan program nyata,” tegas Lasarus.
Dalam pertemuan tersebut hadir perwakilan Ditjen Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, serta Ditjen Air Minum Kementerian PUPR. Lasarus mengingatkan, kendala pembangunan bukan semata soal anggaran, tetapi juga kesiapan lahan, perencanaan, hingga keakuratan data.
“Kalau data salah, program bisa salah sasaran. Bahkan harga satuan proyek bisa tidak sesuai kondisi lapangan, kontraktor kesulitan bekerja, proyek terbengkalai, sampai pemutusan kontrak. Data valid itu kunci keberhasilan pembangunan,” ujarnya.
Usai pertemuan, Lasarus bersama Bupati Kubu Raya, Sujiwo, meninjau kawasan Gang Nurul Huda, Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, salah satu titik prioritas penataan kawasan kumuh. Pemerintah pusat telah menyiapkan Rp20 miliar melalui APBN 2025, namun hingga kini baru terserap Rp8,7 miliar.
“Di kawasan ini banyak rumah berdiri di tanah sewa lebih dari 20 tahun. Penataan penting agar lingkungan lebih layak dan humanis,” jelas Lasarus.
Bupati Sujiwo menyambut baik dukungan DPR RI dan kementerian. Ia menegaskan APBD Kubu Raya tidak cukup jika harus menanggung seluruh kebutuhan pembangunan.
“Pembangunan irigasi tahun ini saja butuh Rp125 miliar. Kalau hanya APBD, tentu sangat berat,” katanya.
Sujiwo menambahkan, tahun ini persiapan administrasi dan dokumen teknis untuk penataan kawasan kumuh belum maksimal, sehingga baru satu titik yang bisa ditata. Namun, ia optimis tahun depan bisa tiga hingga lima titik sekaligus.
“Kami pastikan dokumen sudah siap agar program bisa lebih cepat terserap,” ucapnya.
Pemerintah daerah berkomitmen menjalin komunikasi intensif dengan pusat dan DPR RI. “Penataan kawasan kumuh ini targetnya bukan hanya layak huni, tapi juga humanis dan berkelanjutan,” pungkas Jiwo.
