Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyoroti progres konstruksi Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Provinsi Sumatra Selatan. Pasalnya, konstruksi bendungan tersebut diketahui mengalami keterlambatan dari target yang ditetapkan.
Membacakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Lasarus menyebut konstruksi Bendungan Tiga Dihaji molor menjadi 9 tahun. Semula, proyek yang dibangun sejak 2018 ini dibidik rampung pada 2023.
"Dalam laporan BPK RI, disebutkan penyelesaian pembangunan bendungan Tiga Dihaji menjadi lebih lama dari yang direncanakan. Itu, semula dari rencana 6 tahun, mulai 2018 sampai dengan tahun 2023 menjadi 9 tahun, dari tahun 2018 sampai dengan 2026," jelasnya dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Kementerian PU di Jakarta, dikutip Kamis (27/11/2025).
Sejalan dengan hal itu, Lasarus meminta penjelasan dari Menteri PU mengenai hal tersebut. Dia juga meminta Menteri PU dapat memberikan penjelasan mengenai temuan BPK yang menyebut pemanfaatan bendungan sebagai sumber energi listrik belum optimal.
Selain itu, BPK juga menyebut terdapat indikasi kelemahan dalam perencanaan dan kajian teknis, serta aspek monitoring dan evaluasi pembangunan bendungan yang belum maksimal.
"Dari sejumlah poin-poin temuan dan dokumentasi BPK tersebut, mengarah kepada diperlukannya pembuatan blueprint baru dari pemerintah atau review dari master plan yang sudah ada terkait pemanfaatan bendungan sebagai sumber listrik," ujarnya.
Lebih lanjut, Komisi V meminta Kementerian PU untuk melakukan evaluasi secara internal dan memperbaiki tata kelola kementerian.
"Kementerian Pekerjaan Umum agar juga memperbaiki tata kelola terhadap manajemen, keuangan, dan aset, termasuk audit, review, evaluasi, serta pemantauan yang lebih ketat dan detail untuk menciptakan birokrasi yang transparan, akuntabel, dan efektif," tegas Lasarus.
Adapun saat ini, Kementerian PU tengah mengebut penyelesaian konstruksi 15 proyek bendungan yang tersebar di seluruh Indonesia dengan nilai mencapai Rp47,48 triliun.
Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa upaya percepatan konstruksi bendungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan air irigasi secara berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung program swasembada pangan sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada pilar Kedaulatan Pangan dan Energi Nasional.
"Pembangunan bendungan harus dibarengi dengan pembangunan saluran konektivitas dan jaringan irigasi. Dengan suplai air yang berkelanjutan, produktivitas pertanian dapat meningkat, dan kesejahteraan petani ikut terdongkrak," kata Dody.
Dody menjelaskan, 15 bendungan tersebut ditargetkan tuntas sebelum tahun 2029 dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp47,84 triliun.
