Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS, menegaskan sektor riil merupakan fondasi utama ketahanan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global seperti pelemahan nilai tukar, ancaman inflasi, hingga ketidakpastian ekonomi dunia.
Menurutnya, pengalaman krisis ekonomi 1998 maupun pandemi Covid-19 menunjukkan sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat terbukti lebih tangguh dibanding sektor keuangan yang rentan terhadap gejolak.
“Ketika bursa saham anjlok dan hot money keluar, pabrik tetap produksi, sawah tetap ditanam, nelayan tetap melaut. Ekonomi kita selamat karena sektor riil masih jalan,” ujar Prof. Rokhmin, dikutip Jumat (12/6/2026) dari beberapa pernyataannya di DPR RI dan seminar nasional.
Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University itu menjelaskan sektor riil mencakup pertanian, perikanan, kehutanan, manufaktur, hingga UMKM yang selama ini menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan berbagai data nasional, sektor tersebut terbukti berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, perolehan devisa, pengendalian inflasi, dan ketahanan ekonomi saat krisis.
Rokhmin mengungkapkan, data BPS tahun 2025 menunjukkan sekitar 96,8 persen tenaga kerja Indonesia terserap di sektor riil. Sektor pertanian menyerap 28,6 persen tenaga kerja, sementara industri manufaktur mencapai 14,2 persen. Di sisi lain, UMKM menyerap sekitar 97 persen total tenaga kerja nasional.
“Satu investasi hilirisasi nikel di Morowali bisa serap 15 ribu tenaga kerja langsung. Ini efek ganda yang tidak dimiliki sektor keuangan,” kata Prof. Rokhmin saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perindustrian.
Selain menyerap tenaga kerja, sektor riil juga menjadi penyumbang utama devisa negara yang bersifat produktif dan berkelanjutan. Data Kementerian Perdagangan mencatat ekspor sektor riil menyumbang sekitar 92 persen dari total ekspor Indonesia pada 2025. Hilirisasi minerba seperti nikel, bauksit, dan tembaga menghasilkan devisa sebesar USD 54,3 miliar, sementara ekspor produk pertanian dan perikanan mencapai USD 48,1 miliar.
“Devisa dari sektor riil itu riil, bukan angka-angka di pasar modal yang bisa hilang dalam sehari,” tegasnya dalam diskusi di TVR Parlemen.
Menurut Rokhmin, peran sektor riil juga sangat penting dalam menjaga stabilitas harga pangan dan energi. Ia menilai keberhasilan Indonesia menahan inflasi di tengah tekanan global tidak lepas dari peningkatan produksi pangan domestik.
“Kalau kita masih impor beras 3 juta ton seperti 1998, inflasi kita bisa tembus 10%,” ujarnya di Forum Kedaulatan Pangan.
Ia juga mengingatkan bahwa sejarah telah membuktikan ketangguhan sektor riil dalam menghadapi berbagai krisis. Saat pandemi Covid-19 pada 2020, sektor pertanian tetap mampu tumbuh positif ketika sebagian besar sektor ekonomi mengalami kontraksi. Hal serupa terjadi saat krisis 1998 ketika UMKM menjadi bantalan utama perekonomian nasional.
“Sejarah sudah bicara. Jangan dilawan,” kata Prof. Rokhmin dalam seminar di Lemhannas.
Untuk memperkuat sektor riil, Rokhmin mendorong lima langkah strategis yang harus menjadi prioritas pemerintah. Pertama, memperluas hilirisasi komoditas agar Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah.
“Kita harus ekspor furniture, bukan kayu gelondongan. Ekspor margarin, bukan CPO mentah. Nilai tambah 8-10 kali lipat harus tinggal di RI.”
Kedua, mempercepat revolusi teknologi di sektor primer melalui mekanisasi pertanian, digitalisasi tambak, serta penggunaan bibit unggul guna meningkatkan produktivitas nasional.
“Petani kita masih pakai cangkul, nelayan pakai perahu kecil. Sementara Thailand dan Vietnam sudah pakai drone dan IoT. Kalau mau saing, harus modern.”
Ketiga, melakukan reformasi pembiayaan dengan memperbesar akses kredit murah bagi sektor produktif, terutama pertanian dan perikanan.
“Bank harus ubah mindset. Biayai orang yang mau tanam, bukan yang mau beli ruko.”
Keempat, pemerintah diminta menekan biaya logistik nasional yang masih tergolong tinggi dibanding negara-negara ASEAN lainnya melalui pembangunan infrastruktur pendukung distribusi.
“Gimana mau saing kalau kirim ikan dari Maluku ke Jakarta lebih mahal dari kirim ke China? Tol laut, cold chain, dan jalan produksi harus jadi prioritas APBN,” desaknya.
Kelima, memperkuat perlindungan pasar domestik dari praktik impor ilegal dan perdagangan lintas negara yang dinilai merugikan pelaku UMKM dalam negeri.
“Produk garmen, sepatu, elektronik UMKM kita mati bukan karena kualitas jelek, tapi karena kalah harga dengan barang impor yang tidak bayar pajak.”
Dalam berbagai kesempatan, Rokhmin juga mengingatkan agar Indonesia tidak mengulangi kesalahan pembangunan ekonomi masa lalu yang terlalu bergantung pada utang luar negeri dan sektor non-riil.
“Saat itu 80% kredit bank ke properti dan pasar uang. Begitu dolar naik, semua rontok. Sekarang kita harus kembali ke ekonomi yang produce goods, bukan produce paper.”
Ia optimistis target pertumbuhan ekonomi 7 hingga 8 persen menuju Indonesia Emas 2045 dapat dicapai apabila sektor riil terus diperkuat dan menjadi prioritas pembangunan nasional.
“Kuncinya ada di desa, di laut, di pabrik. Di sanalah nyawa ekonomi Indonesia.”
Rokhmin menambahkan, penguatan sektor riil sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri serta kemandirian pangan dan energi. Namun menurutnya, seluruh kebijakan tersebut harus diiringi komitmen kuat dalam pelaksanaan dan pengawasan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Sektor riil itu bukan soal teori. Ini soal perut 280 juta rakyat,” pungkasnya.
