Surabaya, Gesuri.id – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk mengambil langkah konkret dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan harus dilakukan melalui pendampingan yang lebih terstruktur dan profesional.
“Kami meminta Pemprov Jawa Timur memberikan penekanan khusus terhadap meningkatnya kasus kekerasan pada perempuan dan anak. Salah satu langkah nyata adalah dengan menghadirkan psikolog bersertifikat di balai-balai yang telah ditentukan agar dapat memberikan advokasi serta pendampingan secara optimal,” ujar politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Abidin berharap penguatan fasilitas dan sumber daya manusia di lapangan dapat menekan angka kekerasan secara signifikan. Menurutnya, penanganan kasus kekerasan tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan sinergi lintas sektoral antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
“Penanganannya harus melibatkan semua pihak, termasuk kepolisian dan organisasi terkait. Selain itu, perlu dilakukan edukasi dan publikasi masif kepada masyarakat agar pencegahan berjalan efektif, yang kemudian diikuti dengan pendampingan intensif bagi kelompok rentan,” tegas Abidin.
Kehadiran psikolog di tingkat akar rumput dinilai menjadi krusial karena korban kekerasan sering kali mengalami trauma mendalam yang menghambat proses hukum maupun pemulihan sosial. Selama ini, banyak kasus yang tidak tertangani dengan tuntas karena keterbatasan tenaga ahli di daerah-daerah penyangga yang jauh dari pusat kota.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Dengan adanya psikolog bersertifikat yang bersiaga di balai-balai desa atau kecamatan, korban diharapkan merasa lebih aman untuk melapor tanpa takut akan stigma sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk memutus rantai trauma yang sering kali menjadi alasan utama korban enggan bersuara di hadapan aparat penegak hukum.
Selain penguatan SDM, Abidin juga menyoroti pentingnya modernisasi kanal pengaduan. Di era digital saat ini, edukasi mengenai hak-hak perempuan dan anak harus masuk ke ruang-ruang siber agar generasi muda memahami batasan kekerasan sejak dini. Publikasi yang gencar dapat menjadi sistem peringatan dini bagi masyarakat luas.
Pemerintah Provinsi diharapkan tidak hanya menunggu laporan masuk, tetapi juga aktif melakukan "jemput bola" melalui program-program sosialisasi di sekolah dan komunitas. Integrasi antara layanan psikologis dan kemudahan akses informasi ini diyakini akan menciptakan ekosistem perlindungan yang jauh lebih solid di Jawa Timur.
