Jakarta, Gesuri.id – Untuk ketiga kalinya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali dinyatakan sebagai badan publik informatif. Penghargaan diserahkan Wakil Presiden RI, KH Ma’ruf Amin kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di Istana Wapres, Kamis (21/11).
Atas diterimanya kembali penghargaan tersebut, Ganjar justru menantang Komisi Informasi agar memperbarui metode penilaiannya yang tidak hanya mengandalkan keterbukaan informasi melalui website, melainkan juga media sosial. Sebab, menurutnya pengguna media sosial jauh lebih banyak ketimbang orang yang mengakses website.
“Justru sekarang saya mengajak, sedikit menantang, agar metode penilaiannya jadi lebih baru. Yang dimaksud terbuka, indikatornya harus di-ekstend lebih banyak lagi, sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat, dan dia bisa melakukan chit chat,” ujarnya, saat ditemui usai menerima penghargaan.
Diakui, selama ini seluruh birokrat di Pemprov Jateng terus ditekankan agar melek, dan memahami jika mereka hidup di era digital. Sehingga, setiap hari pihaknya berupaya menyampaikan informasi kegiatan yang telah dilakukan setiap hari melalui media sosial, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
“Jadi, jangankan yang pakai ukuran-ukuran itu (penilaian KI), yang sunah saja kita lakukan. Yang sunah adalah hampir setiap hari SKPD kami menginformasilan seluruh kegiatannya. Itu cara kami bertanggungjawab. Hampir setiap hari Dinas PUPR kita menyampaikan pekerjaan kita sampai di mana dalam bentuk foto melalui medsos,” beber Ganjar.
Sementara itu, dalam sambutannya Ma’ruf mengingatkan penghargaan tersebut bukan kompetisi, namun lebih pada betapa pentingnya informasi bagi masyarakat. Terlebih, hingga lima tahun ke depan, pemerintah berupaya mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
“Terpercaya ini mustahil bisa tercapai tanpa adanya keterbukaan dan transparansi,” ungkap Wapres.
Tidak sebatas mengakses informasi, imbuh Ma’ruf, konten informasi pun mesti ditingkatkan. Sampaikan kepada masyarakat informasi yang benar, sehingga menjadinrujukan informasi sekaligus penangkal hoaks, misinformasi, maupun disinformasi yang dapat menyesatkan masyarakat.
