Ikuti Kami

Masady Manggeng Dorong Pemkab Aceh Barat Daya (Abdya) Perkuat Ekosistem Pertanian Daerah

Melalui sinergi kelembagaan antara KDMP, pabrik padi RMU, dan BUMD PT Pembangunan Abdya.

Masady Manggeng Dorong Pemkab Aceh Barat Daya (Abdya) Perkuat Ekosistem Pertanian Daerah
Politisi PDI Perjuangan, Masady Manggeng.

Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan, Masady Manggeng, mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) untuk memperkuat ekosistem pertanian daerah melalui sinergi kelembagaan antara Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pabrik padi atau Rice Milling Unit (RMU), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Abdya.

Program ini, kata Masady, dirancang agar KDMP di gampong menjadi lembaga penyangga utama yang menampung gabah petani dengan harga stabil.

Gabah tersebut, jelas Masady, kemudian diolah di RMU milik Pemkab, dan hasilnya dikelola serta dipasarkan oleh BUMD dengan merek beras *Sigupai*, beras khas Abdya yang akan dipasarkan untuk konsumsi lokal maupun luar daerah.

“Selama ini banyak kebijakan pangan hanya berhenti di hilir. Padahal kehidupan petani ditentukan oleh bagaimana kita menata hulu dan sistem tata niaga. Dengan pola ini, koperasi menjadi penopang utama, RMU berfungsi optimal, dan BUMD membuka akses pasar,” kata Masady Manggeng, Minggu (19/10/2025).

Untuk rantai sinergi ekonominya, terang Masady, petani menjual gabah ke koperasi desa (kopdes) dengan harga dasar yang dijaga stabil oleh pemerintah. Kemudian, sambungnya, kopdes menyalurkan gabah ke RMU yang dikelola BUMD. Sebagian gabah unggul dikelola sebagai bibit padi berkualitas tinggi untuk meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.

"RMU milik pemerintah mengolah dan memastikan mutu beras sesuai standar pasar. Kemudian, BUMD PT Pembangunan Abdya mengemas, memasarkan, dan memperluas distribusi beras *Sigupai*, termasuk kerja sama dengan daerah lain," ujarnya.

Masady juga mendorong Pemerintah Abdya untuk menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur kebijakan pembelian beras lokal oleh aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, tambahnya, DPRK dan Pemerintah Abdya diharapkan menyusun Qanun Ketahanan Pangan dan Tata Niaga Pertanian Lokal agar sistem ini memiliki dasar hukum berkelanjutan.

Menurut Masady, kebijakan ini bukan hanya memperkuat ketahanan pangan daerah, tetapi juga memastikan kesejahteraan petani Abdya dapat meningkat secara nyata melalui sistem ekonomi pertanian yang terintegrasi dan berpihak pada rakyat kecil.

Quote