Jakarta, Gesuri.id - BupatiTapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan fiskal tak akan mampu untuk melakukan upaya penanggulangan bencana dalam masa tanggap darurat saat ini.
Dia mengatakan, kebijakan pemangkasan transfer ke daerah atau TKD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) 2026 membuat daerah kewalahan jika hanya mengandalkan fiskal pribadi yang terbatas.
Baca: Ganjar dan Risma Salurkan Bantuan ke Korban Bencana Alam
"Jadi, pemangkasan TKD tentu berdampak pada upaya penanganan darurat bencana ini," kata Masinton kepada Tempo, Kamis, 11 Desember 2025.
Dia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah saat ini menggunakan anggaran daerah yang telah diefisiensi dalam APBN 2025. Namun, jika anggaran dengan besaran serupa harus kembali digunakan di tahun berikutnya, ia menyebut daerah tak sanggup.
Masalahnya, kata dia, penanggulangan darurat bencana tak berhenti pada masa tanggap darurat saja, tapi juga fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang tentu membutuhkan anggaran dengan jumlah besar.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Marsinah Lebih Layak
Masinton belum merinci berapa besar anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi yang diperlukan untuk menata kembali, baik dari segi tata ruang maupun perbaikan rumah warga hingga infrastruktur yang diperlukan nantinya.
"Tetapi, memang usai rekonstruksi nanti kami membutuhkan biaya yang besar untuk menata sarana prasarana yang ada," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
