Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J Rumambi, mendorong pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah antisipatif dalam memperkuat sistem perlindungan Jaminan Sosial nasional.
Hal itu menyusul eskalasi konflik yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memicu ketidakpastian ekonomi global dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat rentan di Indonesia.
Matindas menekankan bahwa situasi geopolitik yang tidak menentu akan diikuti dengan kenaikan harga komoditas energi dan pangan.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat memperdalam angka kemiskinan dan memperlebar kesenjangan sosial di dalam negeri.
"Kita tidak bisa mengabaikan dampak domino dari ketegangan di Timur Tengah. Pemerintah harus memastikan skema perlindungan jaminan sosial, mulai dari PKH, bantuan pangan, dan penebalan bansos dalam menghadapi kemungkinan guncangan ekonomi domestik agar daya beli masyarakat tetap terjaga," ujar Matindas dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/3).
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti pentingnya akurasi data kemiskinan sebagai fondasi perlindungan sosial.
Menurutnya, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) harus dilakukan secara real-time untuk memastikan bantuan tepat sasaran, terutama bagi warga yang paling terdampak oleh inflasi.
Baca: Ganjar Tegaskan Pemuda Harus Benar-benar Siap
Selain aspek ekonomi, Matindas juga mengingatkan Kementerian PPPA:
1. Bahwa perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan saat terjadi krisis ekonomi akibat situasi geopolitik global.
2. Sejarah menunjukkan bahwa tekanan ekonomi seringkali berbanding lurus dengan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
3. Kemen PPA harus memperkuat fungsi layanan SAPA 129 dan pendampingan psikososial serta ikut Mengawasi potensi meningkatnya angka anak putus sekolah karena orang tua kehilangan daya beli.
4. Sinergi dengan kementerian terkait sangat diperlukan untuk memastikan hak dasar anak tetap terpenuhi.
5. Serta Mempercepat program kewirausahaan bagi perempuan kepala keluarga untuk membangun kemandirian ekonomi di tengah ketidakpastian global.
"Komisi VIII akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait, khususnya Kementerian Sosial dan Kementerian PPA untuk memastikan anggaran perlindungan jaminan sosial dialokasikan sebagai bantalan ekonomi bagi rakyat kecil di tengah situasi dunia yang semakin tidak pasti," kata Ketua PDIP Sulteng itu
"Kami berharap perdamaian segera terwujud, namun sebagai bangsa, kita wajib bersiap untuk skenario terburuk. Perlindungan terhadap nyawa dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi," pungkas Matindas J Rumambi.
