Jakarta, Gesuri.id - id - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri meminta generasi muda memahami lebih luas wawasan geopolitik dan sejarah bangsa.
Hal itu disampaikan Megawati saat menyambangi Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam rangka menghadiri workshop bertajuk Pengelolaan Biodiversitas dan Penguatan HKI untuk Masa Depan Berkelanjutan: Sinergi UGM-BRIN.
Setidaknya ada dua hal yang Megawati singgung dalam kesempatan itu. Pertama mengenai sejarah dan data tentang bangsa Indonesia.
Baca: Vita Dorong Penyelidikan Ulang Kasus Kematian Arya Daru
Menurut perempuan yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu ada beberapa data janggal. Namun hanya segelintir saja yang mempertanyakannya.
"Saya merasa tidak terima ketika selalu dibilang Indonesia ini jajahnya 3,5 [abad]. Mudah-mudahan ada sudah yang menulis katanya. Saya bilang ke ahli-ahli sejarah bahwa harus betul ada bukti saya tidak mau [tidak jelas]," kata Megawati, di Balai Senat UGM, Rabu (1/10/2025).
Berdasarkan sejarah yang ia kumpulkan, ada perbedaan hitungan ketika melihat bangsa Eropa terutama Belanda ketika masuk ke nusantara.
"Itu itungannya memotongnya seharusnya dulu Belanda masuk sini itu bukan sebagai pemerintahan lho tapi sebagai pedagang. Itu sekilas urusan sejarah," Paparnya.
Hal kedua yang disinggung Megawati yakni soal jumlah keseluruhan pulau yang ada di Indonesia.
Sejauh ini data pemerintah menyebut ada 17 ribu pulau.
"Katanya selalu pulau-pulau kita itu jumlahnya 17 ribu, tapi kok saya enggak percaya. Saya ingin itu [jumlah pulau] diulang [dihitung ulang]," ungkapnya.
Menurut Megawati, jumlah pulau Indonesia bisa lebih banyak.
Terlebih dengan perubahan iklim, geografis, juga fenomena global warming yang masih sehingga berpotensi menutup pulau-pulau kecil Indonesia.
Kendati demikian, Putri Bung Karno itu bersyukur sebab para pendiri bangsa telah mengantisipasi hal itu dengan Deklarasi Djuanda, terkait dengan batas wilayah laut Indonesia.
Baca: Andreas Hugo Minta Negara Lindungi 11 Warga Adat Maba Sangaji
Sebab jika dibiarkan begitu saja, hilang atau tenggelamnya pulau bisa berdampak pada berubahnya batas wilayah negara.
Oleh sebab itu adanya Deklarasi Djuanda membuat, pulau-pulau yang tertutup air tidak lantas dinyatakan tenggelam atau hilang begitu saja.
"Nantinya tidak ada pulau yang dinyatakan sebagai tenggelam meskipun tertutup [air]. Karena apa? Secara politically, kalau sudah hilang maka garis batas itu bisa maju atau bisa terus mundur," tuturnya.
