Jakarta, Gesuri.id - Menteri Sosial Juliari Batubara menerima sejumlah pesan dan masukan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, salah satunya mengenai bantuan sosial (bansos).
Mensos berterima kasih atas masukan dari KPK dan berjanji kemensos akan menjalankannya dengan skala prioritas dan bertahap.
Baca: Pemberantasan Korupsi di Kemensos, Juliari Sambangi KPK
Politikus PDI Perjuangan itu juga memastikan untuk menjalankan masukan dari KPK mengenai data terpadu, mengingat Kemensos mengelola banyak data dan terhubung dengan beberapa kementerian lain.
"Kami nanti juga sangat perlu berkoordinasi dengan kementerian lainnya seperti dikatakan Pak Ketua KPK yaitu Kemendagri menyangkut data-data yang harus berbasis NIK. Nah, ini salah satu bentuk konkret yang segera akan kira tindak lanjuti berkoordinasi dengan data-data tersebut," ujarnya saat berkunjung ke gedung KPK, Senin (4/11).
Sementara itu, Agus Rahardjo menuturkan, bansos harus tepat sasaran. Itu artinya, bantuan tersebut harus diberikan kepada orang yang membutuhkan agar tujuan penyelenggaraan program itu tercapai.
"Bantuan sosial itu kalau lebih akurat akan jauh lebih efektif untuk siapa yang memang betul-betul membutuhkan," ujar Agus di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin.
Terkait itu, Agus menuturkan, KPK sangat menginginkan agar dalam waktu dekat pemerintah segera memiliki data akurat mengenai orang miskin. Selama ini ketidakakuratan data kerap menjadi masalah.
"Antara lain, sebetulnya gas melon (gas 3 kg) itu untuk orang miskin kan? Tapi gas melon itu kemana-mana, padahal subsidinya sangat besar. Jadi, kami menyebutkan angka sekitar Rp70 triliun menjadi subsidi itu kan sangat tidak efisien," ucap Agus.
Baca: Pemangkasan Eselon, Juliari Tunggu Keputusan PAN-RB
KPK juga menyoroti beberapa subsidi seperti listrik, pupuk, benih, bantuan pendidikan, dan bantuan BPJS yang dinilai juga belum baik karena ketidakakuratan data.
Agus melanjutkan, KPK akan memasukkan Kementerian Sosial (Kemensos) ke Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai salah satu indikator. Semua fokus yang disampaikan KPK merupakan upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi.
