Jakarta, Gesuri.id - Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan dua program unggulan Kementerian Sosial yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako terus berjalan hingga saat ini dengan dukungan data akurat, terutama dari daerah.
Baca: Kemensos Berencana Pisahkan Bansos Lansia & Disabilitas
“Instrumen sudah ada, tinggal didukung data akurat. Dari data kita bisa naikkan nilai bantuan," kata Juliari saat berkunjung ke kantor BeritaSatu Media Holdings (BSMH) di Jakarta, Kamis (5/3) malam.
Hadir dalam pertemuan ini, antara lain Senior Advisor Lippo Group, Theo L Sambuaga, CEO BSMH Nicky Hogan, COO BSMH Anthony Wonsono, dan Direktur Pemberitaan Primus Dorimulu.
Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024. Itu artinya, sekitar 10 juta rumah tangga bisa lepas dari jerat kemiskinan. pun akan terus dioptimalkan dengan opsi menaikkan nilai bantuan untuk menekan kemiskinan ekstrem.
PKH yang merupakan bantuan conditional cash transfer tidak hanya sekadar bantuan karikatif, tetapi penerima manfaat diberdayakan, sehingga tidak terus-menerus menerima bantuan agar bisa melepaskan diri dari jerat kemiskinan (graduasi).
Saat ini, kata Juliari, jumlah penerima PKH sekitar 10 juta keluarga dan penerima Program Sembako mencapai 15,2 juta keluarga. Dua program unggulan ini berhasil menekan angka kemiskinan di Indonesia di bawah satu digit. Pada 2015, angka kemiskinan di Indonesia masih 11,22% dan pada September 2019 turun menjadi 9,22%.
Sebenarnya dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional hingga 2024, target penurunan kemiskinan sekitar 6 persen. Namun, Presiden Joko Widodo, baru-baru ini mendorong agar kemiskinan ekstrem bisa ditekan menjadi nol persen.
PKH, lanjut Mensos Juliari, mensyaratkan penerima bantuan memenuhi kriteria yang ditentukan. Sebanyak 39.000 pendamping dalam family development session ikut mendorong pemberdayaan keluarga PKH. Tahun ini, Kemsos menargetkan 1 juta keluarga penerima manfaat (KPM) bisa lulus (tergraduasi).
“Kita tidak ingin pelihara orang miskin. Harus dilulusin," ucap politisi PDI Perjuangan ini.
KPM yang sudah lulus dan mandiri akan diganti keluarga miskin baru. KPM yang lulus kini bermitra dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk membantu modal usaha.
"Jadi pengentasan kemiskinan tuntas dengan empowerment,” katanya.
Bansos KPM PKH dibatasi maksimal empat komponen, terdiri dari ibu hamil dengan bantuan Rp 2,4 juta per tahun, anak 0-6 tahun Rp 2,4 juta per tahun, ditambah maksimal dua komponen lagi yang bisa dipilih dari anak sekolah SD Rp 900.000 per tahun, SMP Rp 1,5 juta per tahun, atau SMA Rp 2 juta per tahun.
Selain PKH, Kemsos juga mengoptimalkan Program Sembako yang merupakan transformasi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Tahun ini, nilai bantuan dari Rp 110.000 menjadi Rp 150.000 per keluarga, ditambah Rp 50.000 selama Maret-Agustus 2020.
Kemiskinan Ekstrem
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia akan bisa mencapai nol persen pada 2024. Ia yakin target itu bisa tercapai apabila dilakukan strategi pengentasan kemiskinan yang terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Berdasarkan standar angka kemiskinan internasional yang digunakan Bank Dunia, jumlah penduduk Indonesia yang sangat miskin saat ini mencapai 9,91 juta jiwa atau 3,37% dari jumlah penduduk Indonesia.
"Oleh sebab itu, kita bisa fokus menangani lebih dahulu yang 9,91 juta jiwa ini. Karena itu, data tentang siapa dan di mana warga kita ini harus betul-betul akurat, sehingga program bisa tepat pada kelompok sasaran yang kita inginkan. Kita harapkan nanti di 2024 untuk kemiskinan ekstrem ini bisa berada di posisi nol,” kata Jokowi.
Jokowi mengaku gembira karena tingkat kemiskinan di Indonesia berhasil diturunkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan pada 2015 mencapai 11,22% dan pada September 2019 turun menjadi 9,22%.
Baca: Jokowi Minta Penerima Manfaat PKH Bijak Gunakan Bansos
"Angka di bawah 10% ini adalah capaian yang sangat baik. Namun pekerjaan besar kita belum selesai dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Sebab, masih ada 24,7 juta jiwa lagi yang harus dientaskan dari kemiskinan,” kata Jokowi.
Pada kesempatan itu, Jokowi menekankan dua hal dalam menangani kemiskinan. Pertama, jajaran kementerian dan lembaga diminta bekerja lebih fokus untuk menyasar penduduk yang sangat miskin.
Kedua, strategi pengentasan kemiskinan betul-betul terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran.
