Kupang, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning menegaskan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) tidak boleh berbisnis dengan rakyat terlebih lagi saat pandemi Covid-19.
Baca: Adian Klarifikasi Erick Thohir Upaya Adu Domba Kawan Erick
“Kan ada bisnis-bisnis itu yang dulu aku teriakin di situ. Harusnya pemerintah tahu, janganlah berbisnis sama rakyat yang aku ingatin terus,” kata Ribka usai menghadiri pelantikan pengurus Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) Daerah PDI Perjuangan NTT di Kota Kupang, Senin (15/11).
Ribka melanjutkan negara tidak boleh berbisnis sama rakyatnya. “Itu yang aku selalu bilang,” ungkapnya.
Menurut Ribka juga, Menteri Kesehatan pernah menjadi Wakil Menteri BUMN dan seorang ekonom.
“Dari dulu kan aku sudah tebak soal itu. Menteri Kesehatan ini kan mantan wakil menterinya Erick Thohir (menteri BUMN). Ditaruh jadi menteri kesehatan, padahal dia itu bukan dokter. Dia ekonom dan ahli nuklir, kenapa dipaksakan jadi menteri kesehatan,” ujarnya.
Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan sejumlah nama menteri terafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen.
Melalui akun facebooknya, Edy menyebut sejumlah nama yakni Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.
Kedua menteri ini diduga terlibat dalam pendirian perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI).
Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menegaskan, isu tersebut sangat tendensius. Arya pun memaparkan sejumlah data-data tes PCR di Indonesia.
“Isu bahwa Pak Erick bermain (bisnis) tes PCR itu isunya sangat tendensius,” ujar Arya kepada Wartawan, Selasa (2/11).
Arya juga menjelaskan, salah satu pemegang saham GSI adalah Yayasan Adaro. Dimana, Adaro hanya memiliki saham sebesar 6 persen. Di lain sisi, yayasan tersebut merupakan yayasan kemanusiaan.
Kemudian, Erick Thohir sejak diamanahkan menjadi Menteri BUMN, tidak lagi aktif untuk mengurusi bisnis dalam yayasan tersebut.
Jadi sangat jauh lah dari keterlibatan atau dikaitkan dengan Pak Erick Thohir. Apalagi dikatakan main bisnis PCR jauh sekali.
Baca: Pejabat Kementan Berpolitik, Sudin: Kalau Saya Laporkan Kena
“Jadi bayangkan, GSI itu hanya 2,5 persen melakukan tes PCR di Indonesia, setelah itu Yayasan kemanusiaan Adaronya hanya 6 persen. Jadi bisa dikatakan yayasan kemanusiaan Adaro ini sangat minim berperan di tes PCR,” tegas dia.
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, membantah Luhut terlibat dalam bisnis tes PCR melalui perusahaan penyedia jasa tes Covid-19, PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Dilansir dari suaranasionalcom.
