Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono mengatakan sangat miris melihat kerja pemprov DKI yang sangat lamban dalam perbaikan DTKS.
Baca: Selidiki Harta Kekayaan Keluarga SBY! Rakyat Harus Tahu
"Padahal Jakarta memiiliki sumber daya yang jauh lebih baik, ini hanya soal kemauan," kata Gembong, baru-baru ini.
Itu dikatakannya terkait Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menyinggung perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos) di DKI lambat.
Gembong menilai data penerima bansos di DKI masih amburadul. Ia menyebut bahkan ada anggota DPRD yang termasuk dalam data penerima bansos.
"Miris kalau di Jakarta data penerima bansos amburadul, contohnya ada anggota DPRD yang dalam data penerima bansos," ujarnya.
Dia mengatakan hal ini menunjukkan sistem koordinasi yang sangat lemah antar pihak terkait. Sehingga menurutnya antarpihak saling melempar tanggung jawab.
"Ini menunjukkan koordinasi antardinas sangat lemah. Sehingga saling lempar tanggung jawab," ujar Gembong.
Sebelumnya, singgungan Mensos Risma itu sekaligus membalas surat dari Gubernur DKI Anies Baswedan perihal data ganda penerima bantuan sosial di Jakarta. Risma membalasnya dengan menyinggung lambatnya perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos) dari Pemprov DKI.
Surat Anies untuk Risma itu sebelumnya diungkap Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari. Premi mengungkapkan Anies sudah bersurat ke Risma untuk meminta kepastian data penerima bansos.
Baca: Peringatan Joe Biden Tentang Jakarta, Ini Kata Megawati
Permintaan itu dilakukan lantaran masih ada data ganda sebanyak 99.450 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Kemensos sehingga Pemprov DKI belum bisa menyalurkan bantuan sebelum ada validasi data.
"Pak Gubernur sudah bersurat kepada Ibu Menteri Sosial untuk meminta kepastian data by name by address," katanya dalam diskusi virtual, Jumat (30/7). Dilansir dari detik.
