Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menanggapi isu yang berkembang terkait dugaan keterlibatan partainya dalam aktivitas pertambangan nikel di kawasan konservasi Raja Ampat, Papua Barat Daya.
"Saya memahami kegelisahan publik soal polemik tambang nikel di Raja Ampat. Dalam konteks ini, saya ingin tegaskan bahwa perjuangan kami di DPR, khususnya dari Fraksi PDI Perjuangan, fokus pada substansi masalahnya, bukan pada siapa yang terafiliasi," kata Mufti, Kamis (12/6/2025).
Mufti menekankan bahwa Fraksi PDI Perjuangan berpegang teguh pada penegakan hukum dan perlindungan lingkungan, serta menjunjung tinggi partisipasi masyarakat setempat.
"Bagi kami, yang paling penting adalah menegakkan aturan, menjaga kelestarian lingkungan, dan memastikan aspirasi masyarakat Papua benar-benar didengar," ucapnya.
Terkait dugaan adanya keterkaitan antara partai dengan salah satu perusahaan tambang, Mufti menegaskan bahwa hal tersebut harus diuji secara objektif melalui mekanisme resmi.
"Kalau ada potensi pelanggaran atau konflik kepentingan, ya harus dibuka secara terang-benderang, siapapun yang terlibat. Tapi biarlah itu dibuktikan lewat mekanisme hukum dan audit yang transparan, bukan asumsi media sosial," tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan di DPR telah sejak awal mendorong investigasi menyeluruh terhadap praktik pertambangan di wilayah tersebut.
Menurutnya, masalah ini harus menjadi momentum evaluasi tata kelola sektor pertambangan secara nasional, khususnya di kawasan konservasi.
"Ini bukan sekadar polemik politik, tapi evaluasi serius terhadap bagaimana pengelolaan tambang dilakukan di wilayah-wilayah sensitif seperti Raja Ampat," tambahnya.
Sebagaimana diketahui, PDI Perjuangan menjadi sorotan setelah muncul kabar keterkaitan dengan PT Manado Karya Anugrah (MKA), salah satu mitra PT Gag Nikel. MKA diketahui dimiliki oleh Rio A. J. Dondokambey, putra dari Bendahara Umum PDI Perjuangan sekaligus Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey.
Informasi tersebut diperkuat oleh sejumlah laporan teknis dari Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY), yang menyebutkan keterlibatan perusahaan tersebut dalam proyek tambang di wilayah konservasi Raja Ampat.
