Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin meminta pemerintah lebih serius dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat dari tahun ke tahun.
Azis meminta persoalan perempuan dan anak harus menjadi prioritas nasional karena menyangkut masa depan bangsa. Anak-anak, menurut dia, merupakan generasi penerus yang harus mendapatkan perlindungan maksimal dari negara.
“Kalau melihat datanya, tiap tahun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat. Ini harus menjadi alarm serius bagi pemerintah. Penanganannya tidak bisa biasa-biasa saja,” ujar Azis di Jakarta, Rabu (28/1).
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan PDI Perjuangan Tak Bisa Didikte
Saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi serta Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Margaret Aliyatul Maimunah di Gedung DPR RI, Senin (26/1).
Azis juga mendorong pemerintah agar lebih serius dalam penanganan perempuan dan anak Indonesia.
"Mereka ini adalah masa depan bangsa kita. Harus ada langkah-langkah prioritas yang benar-benar nyata,” ujarnya.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, meningkatnya jumlah kasus setiap tahun menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan selama ini belum optimal.
Azis juga menyoroti penurunan anggaran Kementerian PPPA dan KPAI yang dinilai tidak sebanding dengan besarnya tantangan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Menurut dia, kondisi ini berpotensi melemahkan upaya pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan di lapangan.
“Visinya luar biasa, prioritasnya juga sangat baik. Tapi saya sedih ketika mendengar anggarannya. Setiap tahun kasusnya naik, tapi anggarannya justru turun. Ini kan tidak sejalan,” kata Azis.
Politikus muda PDI Perjuangan ini menjelaskan keterbatasan anggaran tersebut dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik, terlebih masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belum terungkap ke permukaan.
Baca: Ganjar Minta Parpol Pendukung Wacana Kepala Daerah
“Ini persoalan kepercayaan publik. Kasus-kasus ini seperti fenomena gunung es. Yang terlihat hanya sebagian kecil, sementara banyak kasus lain yang tidak dilaporkan,” ucapnya.
Sebagai langkah strategis di tengah keterbatasan anggaran, legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Barat III (Cianjur-Kota Bogor) ini mendorong Kementerian PPPA dan KPAI untuk melakukan kajian mendalam terkait akar persoalan meningkatnya kasus kekerasan serta menyusun strategi penanganan yang lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya pada aspek pencegahan.
“Kalau cakupan penanganannya luas se-Indonesia sementara anggaran terbatas, maka pencegahan harus diperkuat. Apakah melalui sosialisasi, edukasi publik, atau publikasi yang lebih masif, itu perlu dikaji secara serius,” ujarnya.
