Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti melayangkan protes keras terhadap pelaksanaan uji publik penulisan ulang sejarah yang digelar setiap Jumat.
Ia menilai, pemilihan hari tersebut tidak tepat dan mencerminkan ketidakseriusan dari pihak Kementerian Kebudayaan.
Baca: Ganjar Tegaskan Negara Tak Boleh Kalah
“Uji publik dilakukan pada Jumat, waktunya sangat mepet karena ada salat Jumat. Ini seperti setengah hati,” ujar Esti kepada wartawan, Jumat (24/7/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu mempertanyakan komitmen Kementerian Kebudayaan. Menurut Esti, jika proyek penulisan ulang sejarah ingin memiliki legitimasi yang kuat, maka pelaksanaan uji publik tidak boleh sekadar formalitas.
Esti juga mengingatkan agar proyek ini tidak dipaksakan selesai menjelang 17 Agustus 2025. Ia menyebutkan, uji publik sebaiknya dilakukan per bab, bukan sekaligus, agar kualitasnya terjaga dan benar-benar mewakili suara publik.
“Jangan hanya untuk mengejar waktu. Ini sejarah bangsa, bukan laporan proyek,” tegasnya.
Selain soal teknis pelaksanaan, Esti juga menyoroti sikap Kementerian Kebudayaan yang dinilai mengabaikan catatan penting dari DPR dan Komisi X. Padahal, DPR sudah memberikan banyak masukan substantif demi kualitas penulisan ulang sejarah nasional.
Baca: Ganjar Dorong Delapan Parpol di DPR RI Duduk Bersama
“Saya hanya ingin Kementerian Kebudayaan serius. Catatan Komisi X dan pimpinan DPR harus jadi perhatian,” ujarnya.
Esti menegaskan, sejarah bukan sekadar narasi masa lalu, melainkan pondasi identitas bangsa. Maka, setiap penyusunannya harus dilakukan secara terbuka, jujur, dan bertanggung jawab.
