Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menyatakan bahwa temuan di lapangan menunjukkan masih banyak guru yang belum memiliki kejelasan status, termasuk mereka yang berstatus guru paruh waktu di sekolah negeri.
“Ini bukan hanya persoalan lokal Kabupaten Semarang, tetapi menjadi potret yang dihadapi seluruh wilayah di Indonesia. Di sekolah negeri pun masih ada sekitar 200 ribu guru yang belum memiliki kepastian status, termasuk mereka yang mengajar paruh waktu,” ujar Esti.
Baca: Ganjar Minta Dana Pemda yang Mengendap di Perbankan
Temuan ini dipastikan akan menjadi bahan evaluasi penting dalam penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Selain status, Komisi X juga menyoroti rendahnya penghasilan guru yang masih berada di bawah standar hidup layak.
Esti memaparkan fakta bahwa banyak guru yang menerima upah di bawah Rp1 juta, nilai yang sangat jauh dari Upah Minimum Kabupaten (UMK), apalagi dibandingkan dengan usulan ideal sebesar Rp5 juta.
“Jika guru-guru dengan gaji minim ini mundur, siapa yang akan mendidik anak-anak kita? Jangan sepelekan keluhan mereka, karena merekalah garda terdepan pendidikan republik ini,” tegas Esti dengan nada bicara serius.
Kunker tersebut juga mengungkap kekosongan formasi guru di sejumlah sekolah dan mendesaknya kebutuhan Guru Pembimbing Khusus (GPK) untuk pendidikan inklusif.
Baca: Ganjar Pranowo Tak Ambil Pusing Elektabilitas Ditempel Ketat
Di Kabupaten Semarang sendiri, tercatat ada 1.268 siswa inklusif yang memerlukan dukungan guru terlatih serta sarana prasarana yang memadai.
Terkait hal itu, Esti menekankan pentingnya integrasi data nasional yang akurat, mulai dari peta distribusi hingga proyeksi guru yang akan memasuki masa pensiun.
“Jangan sampai banyak guru pensiun, tetapi tidak terdata dengan baik sehingga terjadi kekosongan formasi,” lanjutnya.
