Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menemukan sejumlah persoalan mendasar dalam sektor pendidikan di Kabupaten Karimun.
Permasalahan tersebut terutama berkaitan dengan ketimpangan akses serta keterbatasan fasilitas di wilayah kepulauan.
Menurutnya, secara statistik capaian pendidikan di Karimun terbilang baik, terutama pada indikator rata-rata lama sekolah yang telah melampaui angka nasional. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. kata MY Esti saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI ke SDN 012 Karimun di Dusun II Tulang, Kamis (23/4).
Baca: Jangkar Baja Nilai Ganjar Pranowo Sosok Yang Otentik & Konsisten
“Secara data memang cukup baik, tetapi harapan lama sekolah masih tertinggal. Ini menunjukkan masih ada persoalan akses dan fasilitas pendidikan,”
Ia menjelaskan, kondisi geografis Karimun yang terdiri dari ratusan pulau menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan pendidikan. Dari lebih dari 250 pulau, hanya sekitar 50 yang berpenghuni, sehingga distribusi siswa dan tenaga pendidik tidak merata.
Di beberapa wilayah, jumlah siswa bahkan sangat minim. Dalam satu sekolah dasar, jumlah peserta didik dari kelas 1 hingga kelas 6 hanya berkisar puluhan orang.
"Kondisi ini tentu tidak bisa disamakan dengan daerah perkotaan. Pola pengelolaan pendidikan di wilayah kepulauan harus disesuaikan, mulai dari distribusi guru, efisiensi anggaran, hingga penyediaan sarana dan prasarana,” jelasnya.
Selain persoalan jumlah siswa, Esti juga menyoroti keterbatasan ruang belajar di sejumlah sekolah. Bahkan, terdapat sekolah yang harus menerapkan sistem belajar hingga tiga shift dalam sehari.
“Kalau sampai tiga shift, ada siswa yang belajar siang hingga sore. Ini tentu tidak ideal bagi proses pendidikan,” tegasnya.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Sebagai solusi, ia mengungkapkan adanya usulan untuk melakukan pembangunan atau renovasi sekolah secara vertikal. Dengan konsep bangunan bertingkat, kapasitas ruang kelas diharapkan dapat ditingkatkan tanpa harus menambah luas lahan.
Langkah tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengurai kepadatan siswa sekaligus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di wilayah kepulauan.
Ke depan, ia menekankan pentingnya kebijakan pendidikan yang lebih adaptif terhadap karakteristik daerah, khususnya wilayah 3T, agar pemerataan akses dan kualitas pendidikan dapat benar-benar terwujud.
