Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Samsun, mempertanyakan kendala suplai batu bara di balik masih seringnya pemadaman listrik bergilir yang dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kalimantan Timur.
"PLN itu orang berpengalaman semua, banyak insinyur-insinyurnya. Masak memperbaiki trafo atau PLTU tidak bagus-bagus, tidak selesai-selesai? Logikanya kan gitu ya," kata Muhammad Samsun, Selasa (15/9/2026).
Samsun melayangkan kritik terhadap kebijakan PT PLN (Persero) yang kerap berdalih melakukan perbaikan infrastruktur, seperti trafo maupun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), sebagai alasan terjadinya pemadaman listrik.
Menurut Samsun, PLN diisi oleh orang-orang berpengalaman dengan jajaran insinyur serta keahlian engineering yang mumpuni. Karena itu, ia menilai proses perbaikan infrastruktur kelistrikan tidak semestinya berlangsung hingga berbulan-bulan tanpa kejelasan penyelesaian.
Ia menduga alasan perbaikan teknis yang selama ini disampaikan kepada publik bukan merupakan persoalan utama di balik pemadaman listrik berkepanjangan.
Samsun mencurigai terdapat persoalan mendasar lain yang perlu dijelaskan PLN kepada masyarakat, salah satunya berkaitan dengan kendala suplai atau kuota batu bara untuk pembangkit.
"Atau mungkin ada dugaan batu bara, kuota batu bara yang lain?," tutur Muhmmad Samsun, pria kelahiran Jember 18 Februari 1974 ini.
Samsun mengingatkan bahwa PLN merupakan perusahaan milik negara yang operasionalnya turut ditopang oleh uang rakyat. Karena itu, menurutnya, masyarakat berhak mengetahui persoalan yang menyebabkan pemadaman listrik masih terjadi.
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Kutai Kartanegara (Kukar) tersebut mendesak manajemen PLN untuk bersikap transparan dan terbuka mengenai akar persoalan kelistrikan di Kalimantan Timur.
Ia meminta PLN tidak terus berlindung di balik alasan pemeliharaan rutin apabila terdapat persoalan lain yang menyebabkan pasokan listrik kepada masyarakat terganggu.
"Sudahlah, PLN itu karena perusahaan rakyat, jujur ajalah sama rakyat. Yang bayar itu loh rakyat. Harusnya PLN jujur sama rakyat, permasalahannya ada di mana, supaya rakyat juga bisa memahami," pungkasnya.
