Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, menegaskan pentingnya Panitia Kerja (Panja) Daya Saing Industri untuk benar-benar menghasilkan rekomendasi dan regulasi yang berpihak pada pelaku industri, UMKM, serta masyarakat luas.
Hal ini disampaikan Novita saat rapat dengar pendapat Panja Daya Saing Industri dengan Pejabat Eselon I Kementerian Perindustrian RI dan Plt Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Gedung DPR RI, Selasa (16/9/2025).
“Panja ini harus menjadi alat evaluasi yang tajam terhadap kebijakan-kebijakan tumpang tindih yang selama ini tidak berpihak pada pelaku industri. Industri besar wajib memberi dampak nyata bagi ekosistem akar rumput, termasuk UMKM,” tegas Novita dalam keterangannya, Rabu (17/9/2025).
Legislator perempuan dari Dapil 7 Jawa Timur itu menyoroti potensi besar sektor kopi untuk pasar global. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan kopi melimpah dengan penguasaan proses produksi yang mumpuni, tetapi peluang ini belum dimanfaatkan maksimal.
“Hubungan bilateral Indonesia–Australia, misalnya, masih lebih banyak mengimpor kopi dari Afrika dan Amerika. Panja Daya Saing Industri harus mampu menjawab kebutuhan pasar global sekaligus memastikan petani kopi lokal menjadi bagian dari rantai nilai ekspor,” jelasnya.
Novita yang juga politisi PDI Perjuangan itu mengkritisi regulasi yang kerap berubah-ubah sehingga memberatkan pelaku industri. Ketidaksinkronan perizinan antar-kementerian dan lembaga, lanjutnya, menjadi hambatan serius bagi pengembangan industri nasional.
“Regulasi yang tidak konsisten membuat pelaku industri sulit bergerak. Perizinan yang tidak selaras antar kementerian serta lembaga harus segera diselaraskan agar industri kita punya kepastian dan daya saing,” ujarnya.
Dia menekankan Panja Daya Saing Industri harus melahirkan kebijakan pemerataan yang memberi ruang adil bagi seluruh pelaku industri, khususnya UMKM dan petani.
“Jika kita serius ingin menempatkan Indonesia sebagai kekuatan industri dunia, Panja ini harus menghasilkan rekomendasi dan regulasi yang nyata, berpihak pada rakyat, dan mendukung keberlanjutan industri dari hulu ke hilir,” pungkas Novita.
